JAKARTA, Mulamula.id – Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Hashim Djojohadikusumo, mengungkapkan proyeksi menggembirakan bagi anggaran pemerintah pada tahun depan. Menurutnya, pemerintah berpotensi menerima tambahan anggaran hampir Rp 500 triliun. Sumber dana ini berasal dari dua jalur utama: penanganan pengemplang pajak dan implementasi pasar karbon nasional.
Dana Segar dari Pengemplang Pajak
Hashim, yang juga adik kandung Presiden Prabowo, menyatakan bahwa mayoritas tambahan dana berasal dari penanganan pengemplang pajak. Ia memperkirakan total denda yang dapat terhimpun mencapai Rp 300 triliun.
“Denda ini akan dikenakan kepada sekitar 300 pengusaha nakal, termasuk 25 pengusaha yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan 15 pengusaha yang tidak memiliki rekening bank di dalam negeri,” ungkap Hashim di Menara Kadin, Rabu (23/10).
Lebih lanjut, ia menyoroti bahwa banyak pengemplang pajak berasal dari sektor perkebunan minyak kelapa sawit mentah (CPO). Dari total tersebut, prediksinya denda sebesar Rp 189 triliun akan segera masuk ke kas negara. Sementara Rp 120 triliun poryeksinya tahun depan.
Hashim menekankan, penanganan ini harus berkelanjutan. “Jika pengemplangan pajak terulang, itu menunjukkan kegagalan pemerintah,” tegasnya.
Memaksimalkan Potensi Pasar Karbon
Hashim juga mencatat potensi besar dari pasar karbon. Dari data yang ada, hutan di Indonesia telah menyerap 577 juta ton karbon dioksida antara 2018 dan 2020. Dengan harga karbon minimal US$ 10 per ton, nilai serapan tersebut mencapai sekitar US$ 5,8 miliar.
Perserikatan Bangsa-Bangsa saat ini sedang memverifikasi data serapan karbon nasional untuk periode 2021-2023, dengan potensi serapan tinjaua mencapai 600 juta ton.
Dalam enam tahun terakhir, total serapan karbon di Indonesia telah mencapai 1,17 miliar ton, yang berarti hampir 200 juta ton per tahun. Hashim memperkirakan nilai pemanfaatan pasar karbon dari capaian ini bisa mencapai Rp 190 triliun.
Ia juga mengindikasikan bahwa pendapatan negara dapat meningkat lebih dari Rp 3 triliun per tahun dengan memanfaatkan pasar karbon domestik.
“Penting untuk dicatat bahwa tambahan pendapatan ini dari denda pengemplang pajak dan pasar karbon belum tercakup dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2025,” jelasnya.
Hashim menekankan bahwa pemerintah akan menawarkan kapabilitas serapan karbon kepada berbagai pihak, termasuk emiten dan negara produsen karbon. ***
Dapatkan informasi menarik lainnya dengan bergabung di WhatsApp Channel Mulamula.id dengan klik tautan ini.