JAKARTA menghadapi ancaman besar terkait pemanfaatan air tanah. Sebuah langkah tegas dari pemerintah kini sedang dipertimbangkan untuk menanggulangi kerusakan yang terjadi pada cekungan air tanah (CAT) di Jakarta.
Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung mengungkapkan bahwa pihaknya akan melakukan konsolidasi dengan Pemerintah Provinsi Jakarta untuk mengevaluasi kemungkinan pemberhentian penerbitan izin baru penggunaan air tanah.
“Kami akan berkoordinasi dengan Pemda Jakarta untuk memastikan langkah yang tepat,” ungkap Yuliot di Jakarta pada 9 Januari 2025.
Keputusan tersebut mencuat lantaran kondisi cekungan air tanah di Jakarta yang telah mencapai titik kritis, bahkan rusak. Pengambilan air tanah yang berlebihan selama bertahun-tahun telah menyebabkan kerusakan yang sulit memperbaiki kembali.
“Cekungan air tanah di Jakarta sudah tidak hanya kritis, tetapi juga rusak,” kata Yuliot. Kerusakan ini akibat pemanfaatan yang tidak terkendali, yang berpotensi memperburuk kondisi sumber daya air tanah yang semakin terbatas.
Kerusakan Cekungan Air Tanah, Sebuah Ancaman Lingkungan
Masalah kerusakan cekungan air tanah ini bukanlah hal baru. Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menjelaskan bagaimana eksploitasi air tanah yang berlebihan telah menyebabkan fenomena land subsidence atau penurunan permukaan tanah yang dramatis di Jakarta. Fenomena ini mengancam tidak hanya infrastruktur, tetapi juga kehidupan masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir utara Jakarta.
Baca juga: Banjir Rob dan Krisis Air Tanah, Ancaman Ganda untuk Jakarta
Penurunan permukaan tanah mencapai 10 cm per tahun di beberapa titik, membuat wilayah pesisir utara Jakarta semakin rentan terhadap bencana rob (banjir pasang surut). Ini adalah salah satu dampak nyata yang muncul akibat pengambilan air tanah secara berlebihan. Tidak hanya itu, penurunan permukaan tanah ini juga meningkatkan risiko kerusakan bangunan, gangguan terhadap fasilitas publik, serta menciptakan tantangan besar bagi masyarakat dalam mengakses air bersih.
Menjaga Ketersediaan Sumber Air
Di tengah ancaman tersebut, pemerintah tengah berupaya untuk menemukan solusi jangka panjang yang dapat mengurangi ketergantungan terhadap air tanah. AHY menjelaskan, salah satu langkah besar yang tengah berjalan adalah memastikan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jatiluhur dapat memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat Jakarta dengan suplai sebesar 3.200 liter per detik.
Selain itu, pembangunan SPAM Karian yang berlokasi di Banten juga harapannya dapat segera berproduksi. SPAM Karian akan menambah pasokan air bersih bagi Jakarta dan mengurangi ketergantungan pada sumber daya air tanah yang semakin menipis. “Dengan adanya suplai tambahan ini, masyarakat di Jakarta bisa mengurangi pengambilan air tanah yang terus meningkat,” tambah AHY.
Pentingnya Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan
Peristiwa ini mengingatkan kita tentang pentingnya pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, terutama dalam hal air, yang merupakan kebutuhan vital bagi kehidupan. Pemanfaatan air tanah yang tidak terkendali dapat merusak ekosistem, mencemari sumber air, dan menambah beban lingkungan. Oleh karena itu, pemerintah harus memikirkan solusi yang tepat untuk memastikan kebutuhan air tetap terjaga tanpa merusak sistem alami yang ada.
Baca juga: 27 Persen Rumah Tangga Indonesia Terancam Air Terkontaminasi Septic Tank
Penting juga bagi sektor swasta dan masyarakat untuk memahami bahwa air adalah sumber daya yang terbatas dan harus dikelola dengan bijak. Semua pihak, baik pemerintah, masyarakat, maupun dunia usaha, perlu berkolaborasi untuk menciptakan solusi yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Hal ini menjadi krusial dalam upaya menjaga keberlanjutan sumber daya alam untuk generasi yang akan datang.
Menatap Masa Depan Jakarta yang Lebih Hijau
Keputusan pemerintah untuk menangguhkan izin baru penggunaan air tanah ini bisa menjadi langkah awal yang signifikan dalam upaya melestarikan lingkungan hidup dan mengurangi risiko bencana. Namun, langkah-langkah pengelolaan air yang lebih terintegrasi dan berbasis data harus terus diperkenalkan untuk mengoptimalkan penggunaan air yang ada, sembari memperkenalkan solusi alternatif yang lebih ramah lingkungan.
Baca juga: Biaya Polusi Udara Jakarta: Rp52 Triliun per Tahun
Pengelolaan air tanah yang berkelanjutan bukan hanya masalah teknis semata, tetapi juga sebuah komitmen terhadap keberlanjutan hidup dan lingkungan yang lebih baik. ***
Artikel ini hasil kolaborasi antara Mulamula.id dan SustainReview.id, untuk menghadirkan wawasan mendalam seputar isu keberlanjutan dan transformasi hijau.