INDONESIA menghadapi tantangan besar dalam mewujudkan swasembada pangan. Dalam dua dekade terakhir, lahan sawah terus menyusut akibat alih fungsi. Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, mengungkapkan bahwa dalam periode 2021-2022 saja, sebanyak 136 ribu hektare lahan sawah berubah fungsi menjadi kawasan industri dan permukiman.
Krisis Lahan Sawah di Tengah Kebutuhan yang Meningkat
Populasi Indonesia terus bertambah, begitu pula kebutuhan beras nasional. Namun, ironisnya, luas sawah produktif justru semakin berkurang. Alih fungsi lahan menjadi kawasan industri menjadi salah satu penyebab utama. Banyak kawasan yang dulu hijau dengan padi kini berubah menjadi kompleks industri, perumahan, dan infrastruktur lainnya.
Perubahan ini menimbulkan dilema besar. Di satu sisi, industrialisasi mendorong pertumbuhan ekonomi. Di sisi lain, berkurangnya lahan pertanian mengancam ketahanan pangan. Pemerintah kini menghadapi tantangan besar: bagaimana menyeimbangkan pembangunan ekonomi dengan kebutuhan pangan nasional.
Dua Strategi Pemerintah, Lahan Baru dan Optimalisasi Sawah Eksisting
Pemerintah mengusung dua strategi utama untuk memastikan produksi beras tetap mencukupi. Pertama, membangun lahan sawah baru. Namun, langkah ini tidak mudah. Banyak lahan potensial di Kalimantan dan Papua menghadapi kendala seperti tanah gambut dan ketersediaan air yang tidak stabil. Belum lagi, kurangnya minat investor untuk mengembangkan sektor ini memperlambat realisasi proyek.
Baca njuga: 10 Komitmen Prabowo Subianto Usai Dilantik
Kedua, pemerintah mengoptimalkan lahan sawah yang masih ada. Saat ini, terdapat sekitar 7,4 juta hektare sawah, dengan luas tanam sekitar 10 juta hektare per tahun. Namun, sebagian besar sawah hanya bisa panen sekali atau 1,4 kali dalam setahun. Penyebabnya beragam, mulai dari kurangnya sistem irigasi hingga ketergantungan pada hujan.
Irigasi dan Pupuk, Kunci Produksi yang Lebih Stabil
Pemerintah mulai mengambil langkah konkret untuk meningkatkan hasil panen. Salah satu fokus utama adalah memperbaiki sistem irigasi. Dengan pasokan air yang lebih terjamin, petani bisa meningkatkan frekuensi panen dan produksi beras nasional bisa lebih stabil.
Baca juga: Sektor Pertanian, 25 Tahun Terjebak dalam Stagnasi Pertumbuhan
Selain itu, perombakan sistem distribusi pupuk juga menjadi perhatian utama. Sebelumnya, banyak petani kesulitan mendapatkan pupuk bersubsidi tepat waktu. Kini, pemerintah menata ulang skema distribusi agar pupuk dapat tersalurkan lebih efisien, memastikan petani bisa menggunakannya sesuai kebutuhan.
Meski berbagai langkah sudah diambil, tantangan masih besar. Perubahan iklim, degradasi tanah, dan minimnya regenerasi petani muda menjadi faktor tambahan yang harus dihadapi. Dibutuhkan sinergi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat untuk mencari solusi jangka panjang.
Baca juga: Pertanian Regeneratif, Tren Diam-diam Mengubah Indonesia
Indonesia harus belajar dari negara-negara lain yang berhasil mempertahankan ketahanan pangan di tengah tekanan pembangunan. Jepang, misalnya, menerapkan kebijakan ketat dalam konversi lahan sawah. Sementara itu, Vietnam terus berinovasi dalam teknologi pertanian untuk meningkatkan produktivitas di lahan yang terbatas.
Jika strategi ini dijalankan dengan konsisten, Indonesia bisa tetap menjaga kedaulatan pangannya. Swasembada bukan hanya soal produksi, tetapi juga keberlanjutan ekosistem pertanian yang harus dijaga dari generasi ke generasi. ***
Artikel ini hasil kolaborasi antara Mulamula.id dan SustainReview.id, menghadirkan wawasan mendalam seputar isu keberlanjutan dan transformasi hijau.