AMY Lynn Bradley hilang pada 24 Maret 1998 dari kapal pesiar Rhapsody of the Seas. Saat itu kapal tengah berlayar di perairan antara Aruba dan Curaçao. Hingga kini, keberadaannya tak pernah diketahui. Tak ada jasad, tak ada pelaku. Kasusnya jadi simbol bisu betapa hukum laut punya celah besar dalam kasus orang hilang.
Dokumenter Netflix Amy Bradley Is Missing menggali kisah pribadi keluarga Bradley. Tapi di balik drama keluarga, ada pertanyaan hukum yang menganga, siapa yang bertanggung jawab jika seseorang hilang di laut lepas?
Jerat Hukum Laut yang Rumit
Kapal tempat Amy menghilang berlayar di perairan internasional dan berbendera Bahama. Artinya, yurisdiksi utama berada di tangan negara bendera, bukan negara asal korban. Dalam sistem hukum laut internasional, kapal dianggap sebagai perpanjangan wilayah negara benderanya, sesuai Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS).
Masalah muncul karena negara seperti Bahama sering kali tak punya kapasitas investigasi yang kuat. Negara bendera bisa lambat atau pasif dalam menangani kejahatan di laut, apalagi jika pelaku dan korban bukan warga negaranya.
FBI Terbatas, Keluarga Kehilangan Arah
Keluarga Amy segera melapor ke FBI. Namun karena lokasi kejadian berada di luar yurisdiksi AS, FBI hanya bisa bertindak sebatas permintaan. Mereka sempat memeriksa beberapa kru kapal, termasuk seorang pria bernama Alister “Yellow” Douglas. Tapi, tak ada cukup bukti hukum untuk melanjutkan penyelidikan atau menahan siapa pun.
Baca juga: Poop Cruise dan Lubang Hukum di Laut Lepas
Situasi ini memperlihatkan lemahnya koordinasi hukum internasional dalam kasus kejahatan di laut lepas. Tak ada sistem terpadu antarnegara untuk menangani insiden semacam ini secara cepat dan tuntas.
Perlu Reformasi Hukum Laut dan Jalur Investigasi Multinasional
Kasus Amy bukan satu-satunya. Menurut laporan International Cruise Victims Association, ada ratusan kasus orang hilang, perkosaan, dan kejahatan serius di kapal pesiar setiap tahun yang tak pernah diadili. Mayoritas pelaku bebas karena hukum laut tak memberi tekanan cukup terhadap perusahaan kapal maupun negara bendera.
Beberapa pakar hukum mendesak lahirnya konvensi internasional baru yang lebih mengikat operator kapal dan mengatur jalur investigasi lintas negara. Penumpang juga harus tahu bahwa saat menaiki kapal pesiar, mereka berada dalam zona hukum yang sangat berbeda dengan daratan.
Baca juga: ‘Con Mum’, Hukum Belum Siap Hadapi Penipuan Emosional dalam Relasi Keluarga
Dokumenter Netflix ini bukan cuma kisah kehilangan. Kisah nyata ini membuka mata dunia bahwa hukum laut lepas perlu diperbarui. Jika tidak, tragedi Amy bisa terulang, tanpa ada yang benar-benar bertanggung jawab. ***
Dapatkan informasi menarik lainnya dengan bergabung di WhatsApp Channel Mulamula.id dengan klik tautan ini.
Dukung Jurnalisme Kami: https://saweria.co/PTMULAMULAMEDIA