JAKARTA, mulamula.id – Sistem jaminan kesehatan nasional kembali disorot. Bukan karena iurannya. Tapi, karena salah sasaran. Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengungkap fakta mengejutkan. Sepanjang 2025, 54 juta warga miskin dan pas-pasan justru tidak menerima BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI).
Sebaliknya, 15 juta orang dari kelompok menengah atas dan kaya malah tercatat sebagai penerima bantuan negara.
Temuan ini disampaikan dalam rapat konsultasi bersama Dewan Perwakilan Rakyat di Senayan, Jakarta, Senin (9/2/2026).
Yang Rentan Menunggu, yang Mampu Terlindungi
Masalahnya ada di data. Basis Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) belum sepenuhnya presisi. Menurut Gus Ipul, masih banyak warga Desil 1–5, kelompok paling rentan, yang belum tercakup BPJS PBI.
Sementara sebagian Desil 6–10 masih tercatat sebagai penerima.
Baca juga: BRIN Ungkap Hubungan Iklim dan Tuberkulosis
Akibatnya, negara salah membaca siapa yang benar-benar membutuhkan. “Orang mampu justru terlindungi. Yang rentan malah menunggu,” kata Gus Ipul.
Masalah Klasik, Data Belum Tuntas Diverifikasi
Kemensos mengakui keterbatasan. Sepanjang 2025, verifikasi hanya mampu menjangkau sekitar 12 juta kepala keluarga. Padahal, jumlah ideal yang harus dicek ulang mencapai lebih dari 35 juta KK.
Baca juga: Kanker Paru di Era Polusi, Non-Perokok pun Tak Lagi Aman
Keterbatasan ini membuat kesalahan tak terhindarkan.
Baik exclusion error (yang berhak tapi tidak dapat) maupun inclusion error (yang tidak berhak tapi dapat).
Perbaikan Bertahap, tapi Belum Selesai
Sejak Mei 2025 hingga Januari 2026, Kemensos mulai melakukan pengalihan kepesertaan secara bertahap. Hasilnya cukup terasa. Tingkat kesalahan menurun.
Baca juga: Dua Ancaman tak Terlihat di Kota, Polusi dan Kebisingan Picu Stroke
Namun, masalah belum sepenuhnya tuntas. Masih ada kelompok khusus yang harus tetap dilindungi.
Termasuk bayi baru lahir dan sekitar 6.000 penderita penyakit katastropik yang wajib masuk skema PBI, meski datanya belum sepenuhnya rapi.
Alarm untuk Kebijakan Sosial
Temuan ini bukan sekadar soal BPJS. Ini alarm bagi seluruh kebijakan bantuan sosial. Tanpa data yang akurat, bantuan negara berisiko salah arah. Dan yang paling terdampak, lagi-lagi, kelompok paling rentan.
Perbaikan data bukan pekerjaan administratif semata. Ini soal keadilan sosial. ***
Dapatkan informasi menarik lainnya dengan bergabung di WhatsApp Channel Mulamula.id dengan klik tautan ini.