Gaji dan Tunjangan DPR Rp120 Juta per Bulan, Begini Rinciannya

Suasana sidang paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Publik menyoroti besaran gaji dan tunjangan anggota DPR yang mencapai Rp120 juta per bulan. Foto: Instagram/ @presidenrepublikindonesia.

JAKARTA, mulamula.id Publik kembali menyoroti besaran gaji dan tunjangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Total penerimaan bulanan seorang anggota DPR bisa menembus sekitar Rp120 juta.

Wakil Ketua DPR Adies Kadir menegaskan, tidak ada kenaikan gaji pokok. Namun, ada tambahan dari pos tunjangan, khususnya tunjangan perumahan. Angkanya mencapai Rp50 juta per bulan untuk anggota DPR yang tidak mendapat rumah dinas.

Baca juga: KPK Telusuri Dugaan Dana CSR BI-OJK Mengalir ke Mayoritas Anggota Komisi XI DPR

“Kalau pimpinan DPR tidak dapat tunjangan rumah, karena sudah difasilitasi rumah dinas,” ujar Adies di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (19/8).

Rincian Gaji dan Tunjangan

Berdasarkan penjelasan Adies, penerimaan anggota DPR terdiri dari:

  • Gaji pokok: sekitar Rp7 juta
  • Tunjangan perumahan: Rp50 juta
  • Tunjangan beras: Rp12 juta, naik dari Rp10 juta
  • Tunjangan BBM: Rp7 juta, sebelumnya Rp4–5 juta

Selain itu, ada berbagai tunjangan lain seperti tunjangan jabatan, kehormatan, komunikasi, hingga bantuan listrik dan telepon. Jika dijumlahkan, totalnya mencapai Rp120 juta per bulan.

Alasan Kenaikan Tunjangan

Adies menjelaskan, penyesuaian tunjangan dilakukan seiring kenaikan harga kebutuhan pokok. “Beras, telur, dan kebutuhan lain naik. Karena itu tunjangan anggota juga ikut disesuaikan. Kami berterima kasih pada pemerintah,” katanya.

Baca juga: DPR Usulkan Aturan Baru Medsos, Satu Pengguna Satu Akun

Besaran gaji dan tunjangan anggota DPR kerap memicu perdebatan publik. Sebagian menilai angka Rp120 juta terlalu besar dibanding kondisi ekonomi masyarakat. Namun, dari sisi DPR, tunjangan dianggap wajar untuk mendukung kinerja legislatif.

Perdebatan ini menegaskan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran negara. Sebab, kepercayaan publik terhadap parlemen tidak hanya diukur dari kinerja politik, tetapi juga dari seberapa bijak para wakil rakyat mengelola fasilitas yang mereka terima. ***

Dapatkan informasi menarik lainnya dengan bergabung di WhatsApp Channel Mulamula.id dengan klik tautan ini.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *