Unjuk Rasa Jakarta: Jaga Suara Rakyat, Hindari Luka di Ruang Publik

Halte TransJakarta Senen hangus terbakar usai kericuhan demonstrasi di Jakarta, Jumat (29/8/2025). Fasilitas publik yang rusak menjadi pengingat pentingnya menjaga aksi tetap damai. Foto: Ist.

GELOMBANG unjuk rasa yang mengguncang Jakarta pada pekan ini bukan muncul tiba-tiba. Aksi massa dipicu oleh kemarahan publik terhadap tunjangan rumah dinas anggota DPR yang dianggap berlebihan, sementara di sisi lain, pemotongan anggaran membuat masyarakat merasa kian terbebani di tengah kesulitan ekonomi.

Situasi semakin memanas setelah seorang pengemudi ojek online, Affan Kurniawan (21), tewas dilindas kendaraan taktis Brimob dalam kericuhan di sekitar Kompleks DPR.

Kematian Affan menjadi simbol dari penggunaan kekuatan berlebih yang tak bisa dibenarkan. Itu sekaligus memperluas gelombang demonstrasi, melibatkan mahasiswa, buruh, pengemudi ojol, hingga masyarakat sipil.

Presiden Prabowo Subianto menyampaikan belasungkawa, mengutuk tindakan aparat, dan memerintahkan investigasi transparan. Pihak kepolisian pun sudah menyampaikan permintaan maaf serta menahan beberapa personel yang diduga terlibat.

Baca juga: Kapolri Minta Maaf atas Insiden Rantis Brimob, Janji Proses Hukum Tuntas

Gejolak di Jalanan Ibu Kota

Hingga Jumat malam (29 Agustus 2025), kericuhan terjadi di sejumlah titik: Kompleks DPR RI, Mako Brimob Kwitang, Senen, dan Polda Metro Jaya. Bentrokan antara massa dan aparat tak terelakkan. Gas air mata, pembakaran, hingga penjarahan menambah ketegangan. Beberapa fasilitas umum ikut menjadi korban, seperti Halte TransJakarta Senen Toyota Rangga dan halte Polda Metro Jaya yang dibakar hingga hangus.

Fasilitas publik adalah milik bersama. Saat halte dibakar, bukan hanya pemerintah yang kehilangan, tetapi jutaan warga Jakarta turut merasakan dampaknya. Penumpang kehilangan akses transportasi, pekerja terhambat mobilitasnya, dan wajah perjuangan itu sendiri tercoreng. Apa yang seharusnya menjadi panggung aspirasi berubah menjadi potret kerusuhan yang melukai kepentingan bersama.

Sejumlah personel TNI memeriksa mobil yang hangus terbakar usai kericuhan demonstrasi di Jakarta, Jumat (29/8/2025). Kerusuhan meninggalkan jejak perusakan fasilitas publik. Foto: Ist.
Demokrasi dan Tanggung Jawab Bersama

Demonstrasi adalah hak konstitusional setiap warga negara. Itu adalah pilar penting untuk memastikan suara rakyat didengar. Namun, kebebasan itu datang bersama tanggung jawab moral, menjaga agar aspirasi tak berubah menjadi anarki.

Kita belajar dari banyak peristiwa bahwa aksi damai lebih efektif membangun solidaritas dan simpati luas. Sebaliknya, kerusuhan justru menimbulkan luka, memperbesar ketidakpercayaan, dan merugikan masyarakat sendiri.

Baca juga: Pelukan Prabowo di Rumah Duka, Tangis Ibunda Ojol Affan Pecah

Dampak ekonominya pun nyata. Indeks saham melemah, rupiah tertekan, dan Bank Indonesia bersiap melakukan intervensi. Bahkan pemerintah asing seperti Amerika Serikat dan Kanada telah mengeluarkan peringatan perjalanan bagi warganya di Indonesia.

Di tengah dinamika ini, pesan pentingnya jelas, suara rakyat harus dijaga agar tetap bermartabat. Pemerintah wajib memastikan ruang aman bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi. Sementara itu, warga yang turun ke jalan perlu meneguhkan komitmen untuk tidak merusak fasilitas umum dan tidak mencelakakan orang lain.

Peristiwa gugurnya Affan Kurniawan harus menjadi pengingat berharga. Nyawa manusia adalah harga tertinggi yang tak boleh dikorbankan dalam demokrasi. Suara rakyat akan bergema lebih kuat bila disampaikan dengan tertib, damai, dan berwibawa.

Demokrasi adalah rumah bersama. Mari kita rawat rumah itu dengan penuh tanggung jawab, agar setiap aksi perjuangan justru memperkuat persatuan, bukan meninggalkan luka. ****

Dapatkan informasi menarik lainnya dengan bergabung di WhatsApp Channel Mulamula.id dengan klik tautan ini.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *