Kenapa Banjir Sumatera Tak Berstatus Bencana Nasional?

Warga menyaksikan kondisi jembatan yang terputus akibat banjir bandang di wilayah Kutacane, Aceh Tenggara, Jumat (28/11/2025). Putusnya akses ini menjadi salah satu tantangan utama dalam penanganan darurat. Foto: Kiriman Warga.

JAKARTA, mulamula.id Ketika banjir dan longsor melumpuhkan Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat pekan ini, muncul satu pertanyaan yang ramai di media sosial, kenapa pemerintah tidak menetapkan status bencana nasional?

BNPB akhirnya buka suara. Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto menegaskan bahwa status bencana nasional bukan sesuatu yang mudah diberikan, dan Indonesia sejauh ini baru menetapkannya dua kali, yakni Tsunami Aceh 2004 dan pandemi Covid-19.

Hanya Dua dalam Sejarah

Suharyanto menyebut, gempa Palu, gempa NTB, hingga gempa Cianjur, meski memakan korban besar, juga tidak dikategorikan sebagai bencana nasional. Faktor utama yang menentukan adalah skala dampak dan tingkat kesulitan akses penanganan.

Baca juga: Banjir Sumatera: 174 Warga Meninggal, Ribuan Mengungsi

“Silakan bandingkan dengan dua bencana nasional sebelumnya. Skala korban dan hambatan aksesnya sangat berbeda,” ujarnya dalam konferensi pers, Jumat (28/11).

Sejumlah rumah warga di Pidie Jaya, Aceh, terendam lumpur dan material banjir setelah aliran sungai meluap. Kerusakan terjadi di berbagai titik permukiman di wilayah terdampak. Foto: Kiriman Warga.
Kondisi Lapangan Mulai Terbuka

BNPB menilai situasi di Sumatera Utara, yang sebelumnya tampak mencekam di media sosial, kini menunjukkan tanda membaik di sebagian wilayah. Akses bantuan mulai terbuka, cuaca lebih bersahabat, dan beberapa titik sudah dapat dijangkau tim gabungan.

Baca juga: Banjir Besar Aceh: 35 Warga Meninggal, 25 Hilang, Ribuan Mengungsi

Meski begitu, Tapanuli Tengah masih menjadi fokus penanganan karena kondisi kerusakan yang cukup parah.

Status: Bencana Daerah Tingkat Provinsi

Dengan evaluasi tersebut, pemerintah menetapkan bencana ini sebagai bencana daerah tingkat provinsi, bukan nasional. Namun menurut BNPB, status daerah tidak mengurangi dukungan pemerintah pusat.

“Semuanya turun ke lapangan. Presiden mengerahkan bantuan besar-besaran. TNI dan Polri mengirim alutsista dan personel. BNPB juga menggerakkan seluruh kapasitas,” kata Suharyanto.

Arus banjir membawa kayu dan puing ke area permukiman penduduk Pidie Jaya, memperlihatkan kuatnya terjangan air yang merusak rumah dan infrastruktur. Foto: Kiriman Warga.
Koordinasi Tetap Diperkuat

BNPB menegaskan, meski statusnya bukan bencana nasional, pemerintah pusat tetap memimpin dukungan secara maksimal. Fokusnya kini adalah percepatan evakuasi, perbaikan akses, dan pemulihan layanan dasar bagi warga terdampak.

Baca juga: Banjir dan Longsor Lumpuhkan Pidie Jaya, Aceh

Pertanyaan publik soal status bencana pun sebenarnya bukan menjadi fokus BNPB. Yang paling penting, kata Suharyanto, adalah memastikan bantuan tiba tepat waktu dan tidak ada warga yang terabaikan. ***

Dapatkan informasi menarik lainnya dengan bergabung di WhatsApp Channel Mulamula.id dengan klik tautan ini.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *