Pemprov Bali siapkan aturan cek saldo bagi wisatawan asing mulai 2026
DENPASAR, mulamula.id – Liburan ke Bali selama ini identik dengan pantai, kafe estetik, dan feed Instagram yang rapi. Tapi mulai beberapa waktu ke depan, ada satu hal baru yang bisa ikut menentukan, saldo tabungan.
Pemerintah Provinsi Bali sedang menyiapkan aturan yang mewajibkan wisatawan mancanegara memiliki kecukupan dana sebelum masuk ke Pulau Dewata. Ketentuan ini masuk dalam draf Rancangan Peraturan Daerah (Perda) Penyelenggaraan Pariwisata Berkualitas yang ditargetkan mulai menjadi acuan kebijakan pada 2026.
Gubernur Bali Wayan Koster menyebut regulasi ini hampir rampung dan akan segera diajukan ke DPRD Bali. Tujuannya bukan melarang orang datang, tapi mengubah cara Bali menerima wisatawan.
Bukan Nominal Tetap, tapi Disesuaikan Gaya Liburan
Pertanyaan paling sering muncul tentu satu, berapa saldo minimalnya?
Jawabannya belum ada angka pasti. Pemerintah Bali tidak akan menyamaratakan jumlah saldo untuk semua wisatawan. Besarannya akan disesuaikan dengan lama tinggal dan jenis aktivitas wisata yang direncanakan.
Baca juga: Bali Belum Sentuh Target, Wisata Domestik Mulai Melirik Jawa
Artinya, backpacker yang tinggal singkat akan diperlakukan berbeda dengan wisatawan yang datang untuk liburan panjang atau aktivitas berbiaya tinggi. Pemeriksaan juga tidak hanya melihat saldo di hari kedatangan, tapi riwayat tabungan tiga bulan terakhir.
Skema ini dirancang untuk memastikan wisatawan benar-benar punya kemampuan finansial selama berada di Bali, bukan sekadar “lolos masuk”.
Berlaku untuk Wisman, Bukan Turis Lokal
Aturan saldo minimal ini hanya berlaku bagi wisatawan mancanegara. Wisatawan domestik tidak termasuk dalam kebijakan ini.
Pemerintah juga menegaskan kebijakan ini menyasar wisman yang datang untuk tujuan liburan dengan durasi dan aktivitas tertentu. Hingga kini, belum ada penjelasan detail soal kemungkinan pengecualian, misalnya bagi pemegang visa jangka panjang.
Namun arah kebijakannya jelas. Bali ingin lebih selektif, bukan eksklusif.
Kenapa Bali Perlu Aturan Ini?
Di balik aturan ini, ada problem yang berulang. Dalam beberapa tahun terakhir, Bali menghadapi kasus wisatawan asing yang kehabisan uang, terlantar, hingga akhirnya melanggar aturan.
Sebagian terlibat aktivitas ilegal. Sebagian lain bermasalah secara hukum atau sosial. Situasi ini bukan hanya merugikan citra Bali, tapi juga membebani masyarakat dan pemerintah daerah.
Baca juga: Bali di Masa Depan, Jadi Wisata Berkelanjutan atau Tumbang karena Overtourism?
Menurut Koster, syarat saldo minimal adalah langkah pencegahan. Bukan untuk menutup pintu, tapi untuk memastikan wisatawan datang dengan persiapan yang matang dan sikap yang bertanggung jawab.
Dampaknya ke UMKM dan Ekonomi Lokal
Kebijakan ini juga dibaca sebagai upaya memperkuat kualitas belanja wisatawan. Wisatawan dengan kecukupan dana dinilai lebih berpotensi mengonsumsi produk lokal, menggunakan jasa UMKM, dan menggerakkan ekonomi daerah secara lebih nyata.
Baca juga: Alih Fungsi Lahan, Bali Bayar Mahal dengan Banjir
Selain itu, pemerintah ingin memastikan setiap wisatawan memiliki tiket pulang ke negara asal. Tujuannya sederhana: mencegah persoalan sosial baru di daerah wisata.
Bali Menuju Pariwisata Berkualitas
Perda Penyelenggaraan Pariwisata Berkualitas menjadi bagian dari strategi besar Bali untuk keluar dari jebakan pariwisata massal. Fokusnya bukan lagi jumlah kunjungan, tapi kualitas dampak.
Ke depan, Bali ingin menerima wisatawan yang paham aturan, menghormati budaya lokal, dan menjalani liburan secara bertanggung jawab. Bukan sekadar datang, foto-foto, lalu pergi tanpa jejak manfaat.
Bagi Gen Z global yang gemar traveling, pesan Bali kini makin jelas. Liburan bukan cuma soal destinasi, tapi juga soal kesiapan dan etika. ***
Penulis: Nadia Nyogyakarta
Penyunting: Hamdani S Rukiah
Dapatkan informasi menarik lainnya dengan bergabung di WhatsApp Channel Mulamula.id dengan klik tautan ini.