Oleh: Cornelius Corniado Ginting
Founder Center of Economic and Law Studies Indonesia Society (CELSIS)
PARIWISATA berkelanjutan bukan lagi tren. Tapi, sudah menjadi kebutuhan. Di tengah krisis iklim dan tekanan global terhadap pelestarian lingkungan, cara sebuah negara membangun pariwisatanya ikut menentukan masa depan ekosistem dan masyarakatnya.
Indonesia punya semua modal dasar itu. Alam yang kaya. Budaya yang beragam. Daya tarik yang diakui dunia. Dari Bali, Raja Ampat, Labuan Bajo, hingga Danau Toba, Nusantara terus memikat wisatawan global.
Kontribusinya pun nyata. Pada 2023, sektor pariwisata menyumbang 4,6 persen terhadap Produk Domestik Bruto nasional dengan devisa mencapai USD 6,06 miliar. Tahun berikutnya, jumlah wisatawan mancanegara meningkat menjadi 11,6 juta orang. Lebih dari 22 juta tenaga kerja menggantungkan hidup pada sektor ini.
Namun, pertumbuhan cepat juga membawa risiko.
Ketika Pertumbuhan Menekan Alam dan Warga
Di banyak destinasi, lonjakan wisata tidak selalu diiringi kesiapan infrastruktur dan tata kelola. Lingkungan tertekan. Sampah menumpuk. Air bersih menipis. Budaya lokal terpinggirkan. Warga sekitar justru sering hanya menjadi penonton di tanahnya sendiri.
Baca juga: Turis Dunia Lagi Cari ‘Pengalaman Asli’, Indonesia Punya Barangnya
Masalahnya bukan pada pariwisata itu sendiri, melainkan pada cara kita membangunnya. Pembangunan yang mengabaikan daya dukung lingkungan dan konteks sosial hanya akan memindahkan beban ke masa depan.
Infrastruktur Bukan Sekadar Jalan dan Hotel
Selama ini, infrastruktur pariwisata kerap dipersempit maknanya. Infrastruktur dianggap sebatas jalan, bandara, hotel, atau pelabuhan. Padahal, infrastruktur sejatinya juga mencakup sistem pengelolaan lingkungan, tata ruang, regulasi, hingga partisipasi masyarakat lokal.
Tanpa pendekatan ini, pembangunan mudah berubah menjadi eksploitasi jangka pendek. Menguntungkan segelintir pihak, tetapi merugikan ekosistem dan warga sekitar.
Foto: Dok. Pribadi.
Arah Kebijakan Sudah Ada, Tantangan Ada di Lapangan
Pemerintah sebenarnya telah memberi arah. Dalam RPJMN 2025–2029, pariwisata berkelanjutan ditempatkan sebagai prioritas. Fokusnya jelas, pengelolaan destinasi yang menjaga lingkungan dan melibatkan masyarakat lokal, serta pengembangan Aksesibilitas, Amenitas, dan Atraksi (3A) secara seimbang.
Baca juga: Geopark Indonesia, Warisan Alam yang Terjebak Kepentingan
Artinya, target tidak lagi semata-mata jumlah wisatawan, melainkan kualitas pengalaman dan keberlanjutan ekosistem. Tantangan terbesarnya terletak pada implementasi di lapangan, di tingkat daerah dan destinasi.
Pembangunan infrastruktur pariwisata perlu dilakukan secara lebih cermat dan terintegrasi. Setiap proyek harus menghitung daya dukung lingkungan dan dampak sosialnya. Masyarakat lokal tidak cukup hanya “dikonsultasikan”, tetapi harus dilibatkan sebagai mitra sejak awal.
Jalan Menuju Pariwisata yang Berkelanjutan
Langkah-langkahnya sebenarnya sudah jelas. Pertama, infrastruktur hijau harus menjadi standar, bukan pengecualian. Penggunaan material ramah lingkungan, efisiensi energi, dan pengelolaan limbah yang ketat harus melekat pada setiap destinasi.
Kedua, transportasi rendah emisi perlu diperluas di kawasan wisata untuk menekan polusi sekaligus meningkatkan kenyamanan pengunjung.
Ketiga, perencanaan harus partisipatif. Warga lokal perlu mendapat ruang nyata melalui homestay, koperasi wisata, dan pengelolaan kawasan.
Keempat, regulasi dan zonasi harus ditegakkan secara konsisten agar pembangunan tidak dikuasai kepentingan jangka pendek.
Kelima, teknologi dan digitalisasi harus dimanfaatkan untuk pengelolaan destinasi yang lebih efisien dan inklusif, sekaligus membuka peluang bagi UMKM lokal.
Baca juga: Promosi Indonesia di Eropa Ramai, Dampaknya Masih Tanda Tanya
Pada akhirnya, keberhasilan pariwisata tidak diukur dari angka kunjungan semata. Ukuran sejatinya adalah keseimbangan. Ekonomi tumbuh, lingkungan terjaga, dan masyarakat lokal sejahtera.
Indonesia punya peluang besar menjadi contoh pariwisata berkelanjutan di kawasan. Tapi, itu hanya mungkin jika paradigma kita berubah, dari mengejar kuantitas, menuju menciptakan kualitas dan nilai jangka panjang.
Jika pariwisata ingin menjadi warisan, bukan beban, maka keseimbangan harus menjadi fondasinya, bukan sekadar slogan. ***