JAKARTA, mulamula.id – Dewan Pers angkat bicara terkait pencabutan kartu identitas liputan (ID Card) milik jurnalis CNN Indonesia yang bertugas di lingkungan Istana Kepresidenan. Lembaga ini menegaskan, kebebasan pers harus dijunjung tinggi dan akses wartawan tidak boleh dihambat.
Ketua Dewan Pers, Prof. Dr. Komaruddin Hidayat, menyampaikan bahwa pihak Istana, melalui Biro Pers, sebaiknya memberikan penjelasan resmi atas pencabutan ID Card tersebut. Langkah ini penting agar tidak menimbulkan kesan adanya upaya menghalangi tugas jurnalistik.
“Biro Pers Istana perlu menjelaskan alasan pencabutan agar tidak menghambat pelaksanaan tugas jurnalistik di lingkungan Istana,” ujar Dewan Pers dalam pernyataan resminya, Minggu (28/9).
Hormati Amanah Publik dan Undang-Undang Pers
Dewan Pers mengingatkan bahwa wartawan bekerja untuk mengemban amanah publik. Oleh karena itu, semua pihak wajib menghormati tugas dan fungsi pers sebagaimana dijamin oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
“Pers memiliki peran penting menjaga keterbukaan dan demokrasi. Menghalangi kerja jurnalis dapat mengganggu hak publik untuk mendapat informasi,” tegas pernyataan tersebut.
Kebebasan Pers, Pilar Demokrasi
Dewan Pers berharap insiden pencabutan akses liputan ini tidak terulang di masa mendatang. Menurutnya, iklim kebebasan pers harus dijaga agar wartawan dapat menjalankan fungsi kontrol dan memberikan informasi yang dibutuhkan publik.
Lembaga ini juga meminta agar akses liputan wartawan CNN Indonesia yang dicabut segera dipulihkan sehingga dapat kembali bekerja di lingkungan Istana.
Baca juga: Istana Tarik Kartu Pers CNN Indonesia, Kebebasan Pers Dipertanyakan
Kasus ini kembali mengingatkan pentingnya kebebasan pers sebagai salah satu pilar demokrasi. Setiap tindakan yang membatasi akses jurnalis tidak hanya merugikan media, tetapi juga membatasi hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang akurat dan transparan. ***
Dapatkan informasi menarik lainnya dengan bergabung di WhatsApp Channel Mulamula.id dengan klik tautan ini.