JAKARTA, mulamula.id – Gelombang kritik publik akhirnya membuahkan hasil. Presiden Prabowo Subianto mengumumkan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akan mencabut sejumlah kebijakan kontroversial, termasuk tunjangan jumbo bagi anggota dewan dan moratorium kunjungan kerja ke luar negeri.
Pengumuman ini disampaikan Prabowo seusai bertemu pimpinan MPR, DPR, DPD, serta para ketua umum partai politik di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Minggu (31/8/2025).
“Para pimpinan DPR menyampaikan akan dilakukan pencabutan beberapa kebijakan DPR RI, termasuk besaran tunjangan anggota DPR dan juga moratorium kunjungan kerja ke luar negeri,” kata Prabowo.
Jawaban atas Tekanan Publik
Langkah ini diambil setelah DPR menjadi sorotan tajam publik. Tunjangan rumah sebesar Rp50 juta per bulan untuk setiap anggota dewan menuai kecaman luas. Belum lagi sorotan atas frekuensi kunjungan kerja ke luar negeri yang dinilai tidak sejalan dengan kondisi ekonomi rakyat.
Kebijakan itu memicu gelombang unjuk rasa di berbagai daerah. Aksi protes bahkan berujung ricuh dalam beberapa kesempatan.
Prabowo menegaskan bahwa keputusan ini bukan sekadar kompromi politik, melainkan bentuk respons langsung terhadap aspirasi rakyat.
Sanksi untuk Anggota DPR
Selain pencabutan kebijakan, Prabowo juga menyampaikan bahwa para ketua umum partai politik telah bersepakat memberi sanksi tegas kepada anggota DPR yang membuat pernyataan kontroversial hingga menimbulkan kegaduhan publik.
Baca juga: NasDem Copot Sahroni dan Nafa Urbach dari Anggota DPR
“Sejak Senin, 1 September 2025, partai-partai sudah mengambil langkah tegas terhadap anggota DPR masing-masing yang menyampaikan pernyataan-pernyataan keliru,” ujar Prabowo.
Langkah ini disebut sebagai upaya memulihkan kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif sekaligus meredam eskalasi kemarahan masyarakat.
Pertemuan Para Elite
Pertemuan di Istana, Minggu siang, dihadiri tokoh-tokoh utama politik, termasuk Ketua MPR Ahmad Muzani, Ketua DPR Puan Maharani, Ketua DPD Sultan B Najamudin, dan sejumlah ketua umum partai politik besar. Hadir pula Megawati Soekarnoputri (PDI-P), Bahlil Lahadalia (Golkar), Muhaimin Iskandar (PKB), Surya Paloh (NasDem), Zulkifli Hasan (PAN), Edhie Baskoro Yudhoyono (Demokrat), serta Sekjen PKS Muhammad Kholid.
Baca juga: PAN Nonaktifkan Eko Patrio dan Uya Kuya dari DPR
Solidaritas lintas partai ini dipandang sebagai sinyal kuat bahwa elite politik mulai mengakomodasi suara publik.
Pencabutan tunjangan jumbo dan moratorium kunjungan luar negeri dipandang sebagai langkah awal perbaikan citra DPR di mata rakyat. Namun, pengamat mengingatkan, publik tentu masih menanti bukti nyata bahwa perubahan ini bukan hanya manuver politik sesaat, melainkan komitmen jangka panjang dalam memperbaiki tata kelola lembaga legislatif. ***
Dapatkan informasi menarik lainnya dengan bergabung di WhatsApp Channel Mulamula.id dengan klik tautan ini.