JAKARTA, mulamula.id – Keputusan Partai Golkar untuk menonaktifkan Wakil Ketua DPR, Adies Kadir, menjadi titik balik dalam dinamika politik yang sedang bergolak. Langkah itu diumumkan Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Muhammad Sarmuji, Minggu (31/8/2025), setelah eskalasi unjuk rasa meluas ke berbagai kota dalam sepekan terakhir.
“Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar resmi menonaktifkan saudara Adies Kadir sebagai Anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar, terhitung sejak Senin, 1 September 2025,” kata Sarmuji dalam keterangan tertulis.
Gelombang Protes dan Tumbalnya Elite
Akar persoalan bermula dari penjelasan Adies Kadir mengenai kenaikan tunjangan anggota dewan. Pernyataannya menuai kritik keras publik karena dianggap tidak peka terhadap situasi ekonomi rakyat. Meski belakangan ia meralat keterangannya, gelombang protes terlanjur membesar.
Unjuk rasa pertama pecah di depan Kompleks DPR pada 25 Agustus. Dua hari kemudian, situasi makin panas setelah seorang pengemudi ojek online, Affan Kurniawan (21), tewas dilindas kendaraan taktis Brimob. Tragedi itu menyulut kemarahan luas di kalangan driver ojol dan memperkuat sentimen anti-DPR.
Baca juga: DPR Cabut Tunjangan Jumbo, Prabowo Tegaskan Aspirasi Rakyat Didengar
Dalam waktu singkat, protes merebak ke Yogyakarta, Bandung, Surabaya, Solo, hingga Makassar. Aksi massa sering berujung bentrok dengan aparat. Beberapa fasilitas publik hangus, termasuk halte bus, kantor polisi, hingga kantor Gubernur Jawa Timur di Surabaya.
Respons Golkar dan Pertaruhan Legitimasi
Partai Golkar berada di tengah badai. Sarmuji menegaskan, keputusan menonaktifkan Adies diambil sebagai bentuk tanggung jawab moral sekaligus sinyal bahwa partai ingin kembali berpihak pada rakyat.
“Seluruh kiprah perjuangan Partai Golkar merupakan kristalisasi semangat kerakyatan yang berdasar pada undang-undang,” ujarnya. Partai juga menyampaikan duka cita atas jatuhnya korban jiwa dalam unjuk rasa.
Baca juga: PAN Nonaktifkan Eko Patrio dan Uya Kuya dari DPR
Namun, bagi para pengamat, keputusan ini tak hanya soal menenangkan publik. Lebih jauh, ia menjadi uji legitimasi politik di era keterbukaan informasi. Partai-partai harus membaca ulang sensitivitas sosial dan mengelola komunikasi publik secara hati-hati.
Jalan Panjang Pemulihan Kepercayaan
Penonaktifan Adies Kadir bisa dipandang sebagai strategi meredam krisis. Tetapi, pemulihan kepercayaan publik tidak bisa selesai dengan pengorbanan satu nama. Ke depan, DPR dan partai-partai politik harus membuktikan bahwa aspirasi rakyat benar-benar menjadi prioritas, bukan sekadar jargon.
Baca juga: NasDem Copot Sahroni dan Nafa Urbach dari Anggota DPR
Tragedi Affan Kurniawan mengingatkan bahwa jarak antara kebijakan elite dan realitas masyarakat bisa berujung fatal. Rakyat menuntut keseriusan perubahan, transparansi, dan empati dari para pengambil keputusan.
Jika tuntutan itu diabaikan, gelombang protes bisa kembali membesar, dengan konsekuensi politik yang lebih berat. Kasus Adies Kadir menjadi peringatan dini: setiap kata dan kebijakan di parlemen kini diawasi ketat oleh publik yang kian kritis. ***
Dapatkan informasi menarik lainnya dengan bergabung di WhatsApp Channel Mulamula.id dengan klik tautan ini.