JAKARTA, mulamula.id – Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya penegakan hukum di tengah gelombang demonstrasi yang mengguncang sejumlah kota besar di Indonesia sejak 25 Agustus 2025. Dalam rapat paripurna Kabinet Merah Putih di Istana Kepresidenan, Minggu (31/8), Prabowo memerintahkan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto untuk bertindak tegas terhadap setiap aksi pelanggaran hukum.
Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin yang mewakili Presiden menyampaikan, aparat diminta tidak ragu mengambil langkah terukur, khususnya terhadap tindakan kriminal berupa perusakan fasilitas umum, penjarahan, dan ancaman terhadap keselamatan warga.
“Presiden memberi penegasan agar semua pelanggaran hukum, baik perusakan fasilitas publik maupun harta pribadi, ditindak tegas sesuai hukum,” ujar Sjafrie.
Pesan Solidaritas untuk TNI–Polri
Selain perintah tegas, Prabowo juga menekankan pentingnya sinergi TNI dan Polri. “Presiden memberi penekanan agar kepolisian dan TNI tetap solid, bekerja sama, dan sama-sama bertugas menjaga keamanan nasional,” kata Sjafrie.
Ia menambahkan, Presiden memantau langsung situasi dari dalam negeri, terutama perkembangan di Jakarta sebagai episentrum gelombang protes.
Baca juga: DPR Cabut Tunjangan Jumbo, Prabowo Tegaskan Aspirasi Rakyat Didengar
Pesan ini dianggap penting karena dinamika politik dan keamanan belakangan ini menuntut kekompakan aparat negara. Stabilitas nasional, menurut Prabowo, menjadi fondasi utama untuk melindungi masyarakat dan memastikan roda pemerintahan berjalan normal.
Demonstrasi Meluas dan Aksi Anarkis
Gelombang protes yang bermula dari isu tunjangan anggota DPR telah berkembang menjadi aksi nasional. Buruh, mahasiswa, hingga komunitas sipil turun ke jalan menyuarakan kekecewaan. Namun, sejumlah aksi berubah menjadi kerusuhan.
Insiden tragis terjadi di Jakarta Pusat pada 28 Agustus 2025 ketika Affan Kurniawan, seorang pengemudi ojek online, tewas dilindas kendaraan taktis (rantis) Brimob. Selain itu, rumah beberapa pejabat dan anggota DPR seperti Ahmad Sahroni, Eko Patrio, Nafa Urbach, hingga Menteri Keuangan Sri Mulyani, dilaporkan dijarah. Di Makassar, Gedung DPRD dibakar massa, sementara Gedung Grahadi di Surabaya juga menjadi sasaran amukan.
Kerusakan fasilitas publik semakin mempertegas alasan pemerintah mengedepankan langkah represif. Pesan utama Presiden, kata Sjafrie, adalah menjaga keamanan dan kenyamanan masyarakat secara keseluruhan.
Stabilitas Jadi Kunci
Arahan Presiden ini menunjukkan fokus pemerintahan pada stabilitas nasional di tengah dinamika politik yang memanas. “Tindakan tegas adalah demi keamanan dan kenyamanan masyarakat,” tegas Sjafrie.
Bagi Prabowo, hukum harus menjadi panglima. Aparat diminta bersikap tegas namun tetap terukur agar hak demokratis masyarakat tetap dihormati, sekaligus mencegah ruang publik berubah menjadi arena kekerasan. ***
Dapatkan informasi menarik lainnya dengan bergabung di WhatsApp Channel Mulamula.id dengan klik tautan ini.