JAKARTA – Nepal sedang menghadapi krisis politik dan sosial paling serius dalam beberapa dekade terakhir. Gelombang protes antikorupsi yang dimulai awal pekan ini berubah menjadi kerusuhan berdarah, menewaskan puluhan orang dan mengguncang fondasi negara Himalaya tersebut.
Aksi massa pada Senin (8/9) awalnya menuntut pemberantasan korupsi. Namun situasi memanas setelah pemerintah memutus akses media sosial. Tindakan itu justru memperburuk keadaan, demonstrasi berubah menjadi kerusuhan.
Rumah Perdana Menteri KP Sharma Oli, kantor presiden, hingga gedung parlemen menjadi sasaran amuk massa. Aksi pembakaran meluas di Kathmandu, simbol runtuhnya kepercayaan publik terhadap pemerintah.
Korban Jiwa dan Napi Kabur
Juru bicara kepolisian, Binod Ghimere, melaporkan sedikitnya 51 orang tewas sepanjang pekan kerusuhan. Korban terdiri dari demonstran maupun aparat. “Bentrokan juga menewaskan sembilan napi,” katanya kepada wartawan.
Baca juga: Krisis Nepal, Cermin tentang Risiko Kebijakan Tanpa Empati Publik
Kerusuhan ini juga membuka celah besar di sistem hukum Nepal. Lebih dari 13.500 narapidana kabur dari penjara. Hingga Jumat (12/9), sebanyak 12.533 napi masih buron. Sebagian bahkan mencoba menyeberang ke India. Pasukan perbatasan India dilaporkan sudah menangkap beberapa di antaranya.
Senjata Dijarah, Militer Turun Tangan
Situasi makin mengkhawatirkan setelah militer Nepal mengonfirmasi bahwa sekitar 100 senjata dijarah massa. Foto-foto yang beredar di media sosial menunjukkan demonstran memegang senapan otomatis di jalanan Kathmandu.
Untuk meredam situasi, militer berjaga di titik-titik vital ibu kota. Pemerintah juga memberlakukan jam malam. Meski demikian, ketegangan belum surut.
Baca juga: Api Kerusuhan di Kathmandu Renggut Nyawa Istri Eks Perdana Menteri
Dialog Politik untuk Keluar dari Krisis
Presiden Nepal Ramchandra Paudel mencoba membuka jalan dialog. Ia bertemu perwakilan generasi muda dan pemangku kepentingan lain guna mencari solusi damai. Namun, tantangan tidak kecil. Selain harus mengembalikan stabilitas keamanan, pemerintah transisi juga dituntut merestorasi kepercayaan publik yang terkikis oleh korupsi dan kekerasan.
Krisis Nepal menjadi cermin rapuhnya demokrasi bila tidak disertai tata kelola yang transparan. Kekecewaan publik yang menumpuk bisa meledak sewaktu-waktu, apalagi jika jalur komunikasi pemerintah tertutup. ***
Dapatkan informasi menarik lainnya dengan bergabung di WhatsApp Channel Mulamula.id dengan klik tautan ini.