Mulamula.id – Kepercayaan pasar global pada Indonesia sedang diuji. Lembaga pemeringkat kredit Moody’s Ratings menurunkan outlook peringkat utang Pemerintah Indonesia dari stabil menjadi negatif. Bukan peringkatnya yang jatuh. Tapi sinyalnya yang berubah.
Pasar membaca ini sebagai peringatan awal. Moody’s menilai ada satu masalah utama, ketidakpastian kebijakan.
Dalam setahun terakhir, lembaga ini melihat proses pengambilan kebijakan di Indonesia makin sulit ditebak. Koordinasi dinilai melemah. Komunikasi kebijakan kurang solid. Dampaknya terasa langsung di pasar saham dan nilai tukar yang makin volatil.
Bagi investor global, prediktabilitas sama pentingnya dengan pertumbuhan. Ketika kebijakan berubah cepat tanpa penjelasan yang utuh, risiko pun naik.
Danantara Jadi Sorotan Utama
Nama Danantara, badan pengelola dana kekayaan negara yang baru dibentuk, muncul berulang kali dalam laporan Moody’s.
Masalahnya bukan pada ide. Tapi pada detail.
Moody’s menilai masih banyak pertanyaan terbuka. Dari mana sumber dananya?
Bagaimana tata kelolanya? Apa prioritas investasinya?
Baca juga: Peta Baru Saham Danantara, Tambang dan Baja Favorit 2025
Danantara disebut akan mengelola aset BUMN senilai lebih dari US$900 miliar, setara sekitar 60% PDB Indonesia. Skala sebesar ini membuat pasar ekstra sensitif terhadap risiko.
Moody’s juga menyoroti kewenangan Danantara dalam mengatur dividen BUMN. Jika dividen ditarik terlalu agresif, kesehatan keuangan perusahaan, terutama bank BUMN, bisa tertekan. Dan pada akhirnya, negara ikut menanggung risikonya.
Fiskal Ketat, Program Sosial Jalan Terus
Di sisi lain, Moody’s mencatat belanja pemerintah terus membesar. Program seperti Makan Bergizi Gratis dan perumahan terjangkau dinilai positif secara sosial. Tapi secara fiskal, tekanannya nyata.
Penerimaan negara belum cukup kuat. Ruang fiskal makin sempit. Infrastruktur bahkan mulai “mengalah” karena anggaran dialihkan.
Baca juga: Pasar Modal RI Dibongkar Ulang, OJK Luncurkan 8 Jurus Reformasi
Jika ekspansi belanja berlanjut tanpa sumber pendapatan baru, defisit bisa melebar. Biaya utang pun berpotensi naik. Itu yang membuat pasar gelisah.
Pemerintah: Pasar Belum Paham
Pemerintah tak tinggal diam. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menilai lembaga pemeringkat global belum sepenuhnya memahami arsitektur kebijakan ekonomi Indonesia yang baru.
Menurutnya, peran APBN kini bergeser. Pertumbuhan didorong lewat investasi Danantara, bukan belanja negara seperti sebelumnya. BUMN juga diarahkan lebih profesional, terpisah dari fungsi fiskal.
Masalahnya, perubahan besar butuh waktu untuk dipahami pasar. Dan waktu adalah kemewahan di dunia keuangan.
Risiko Politik Ikut Dibaca
Moody’s juga mencatat meningkatnya ketidakpuasan publik. Soal pendapatan. Lapangan kerja. Biaya hidup.
Aksi protes sosial dinilai bisa menjadi risiko tambahan bagi stabilitas politik. Jika berlarut, sentimennya bisa merembet ke profil kredit negara.
Bagi investor, stabilitas politik dan ekonomi adalah satu paket.
Peringkat Tetap, Alarm Menyala
Meski outlook diturunkan, Moody’s masih mempertahankan peringkat Indonesia di level Baa2.
Pertumbuhan ekonomi dinilai solid di sekitar 5%. Defisit masih di bawah 3% PDB. Rasio utang relatif rendah dibanding negara sekelasnya.
Namun pesannya jelas. Kepercayaan pasar tidak jatuh sekaligus. Tapi, terkikis perlahan. Dan saat arah kebijakan dianggap kabur, alarm biasanya berbunyi lebih dulu. ***
Dapatkan informasi menarik lainnya dengan bergabung di WhatsApp Channel Mulamula.id dengan klik tautan ini.