JAKARTA, mulamula.id – Pemerintah Indonesia mulai menimbang ulang posisinya dalam organisasi internasional Board of Peace (BoP). Opsi keluar dari keanggotaan bahkan disebut menjadi salah satu kemungkinan jika organisasi tersebut dinilai tak lagi mampu menjalankan misinya secara efektif.
Isu ini mencuat setelah Presiden Prabowo Subianto membahas situasi geopolitik global bersama para tokoh nasional dalam sebuah pertemuan di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (3/3) malam.
Pertemuan itu berlangsung sekitar tiga setengah jam. Sejumlah pimpinan partai politik, mantan presiden dan wakil presiden, serta mantan menteri luar negeri hadir dalam forum tersebut.
Mantan Menteri Luar Negeri Hassan Wirajuda mengatakan Presiden Prabowo secara terbuka menyampaikan bahwa Indonesia akan mengevaluasi kelanjutan keanggotaannya di BoP.
“Presiden mengatakan kita akan menilai sejauh mana BoP masih bisa menjalankan misinya. Kalau tidak, ya kita keluar,” kata Hassan kepada wartawan usai pertemuan.
Konflik Iran Picu Evaluasi
Diskusi mengenai masa depan keanggotaan Indonesia di BoP semakin menguat setelah meningkatnya ketegangan di Timur Tengah. Serangan militer Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran yang menewaskan pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei, memicu kekhawatiran baru.
Peristiwa tersebut dinilai berpotensi melemahkan efektivitas berbagai forum internasional yang selama ini menjadi ruang diplomasi global, termasuk BoP.
Menurut Hassan, banyak pihak sebenarnya tidak memprediksi eskalasi militer tersebut. Pasalnya, sebelumnya sempat beredar kabar bahwa pembicaraan nuklir antara Amerika Serikat dan Iran di Jenewa menunjukkan perkembangan positif.
Namun situasi berubah cepat. Ketegangan militer justru meningkat, dan perhatian internasional kini tertuju pada potensi konflik yang lebih luas.
Rencana Pengiriman 8.000 Personel
Dalam diskusi yang sama, pemerintah juga membahas kemungkinan kontribusi Indonesia dalam International Stabilization Force (ISF).
Presiden Prabowo sebelumnya menyatakan kesiapan Indonesia mengirim minimal 8.000 personel untuk mendukung misi stabilisasi internasional tersebut.
Jika rencana itu berjalan, Indonesia bahkan dipercaya menempati posisi strategis sebagai Deputy Commander dalam struktur pasukan ISF.
Namun Hassan menegaskan, keputusan tersebut masih bersifat tentatif.
Pengiriman personel akan sangat bergantung pada hasil evaluasi terhadap efektivitas Board of Peace sebagai payung diplomasi global bagi operasi tersebut.
“Kalau BoP tidak efektif, tentu kontribusi kita juga perlu dipertimbangkan kembali,” ujarnya.
Diplomasi Tidak Mudah
Pemerintah Indonesia juga mencoba membuka jalur diplomasi untuk menahan eskalasi konflik. Salah satu kanal yang sempat dipertimbangkan adalah melalui Organisation of Islamic Cooperation atau OKI.
Namun upaya itu tidak mudah.
Menurut Hassan, negara-negara anggota OKI saat ini tidak memiliki posisi yang seragam terhadap Iran. Bahkan beberapa di antaranya disebut turut menjadi sasaran serangan misil Iran, sehingga sikap mereka terhadap Teheran semakin kompleks.
“Terus terang OKI terpecah dalam konteks terhadap Iran,” katanya.
Sebagai alternatif, koordinasi diplomatik juga dibahas melalui forum Developing Eight atau D-8 yang beranggotakan delapan negara berkembang mayoritas Muslim.
Desakan Keluar dari BoP
Di dalam negeri, tekanan agar Indonesia keluar dari Board of Peace mulai bermunculan. Salah satu yang paling vokal datang dari Majelis Ulama Indonesia.
Melalui pernyataan resmi, MUI menilai keanggotaan Indonesia di BoP tidak lagi efektif dalam mendorong kemerdekaan Palestina.
“Mendesak pemerintah Indonesia agar mencabut keanggotaan dari BoP,” demikian pernyataan MUI.
Pemerintah: Indonesia Masih di BoP
Meski demikian, pemerintah menegaskan belum ada keputusan keluar dari organisasi tersebut.
Menteri Luar Negeri Sugiono menyatakan posisi Indonesia saat ini masih tetap berada di dalam Board of Peace.
Menurutnya, pembahasan mengenai BoP untuk sementara ditunda karena perhatian global sedang terfokus pada perkembangan konflik Iran.
“Semua pembicaraan BoP sementara ditunda. Perhatian internasional sekarang beralih ke situasi di Iran,” kata Sugiono.
Artinya, keputusan strategis Indonesia terkait BoP kemungkinan baru akan diambil setelah situasi geopolitik global menjadi lebih jelas. ***
Dapatkan informasi menarik lainnya dengan bergabung di WhatsApp Channel Mulamula.id dengan klik tautan ini.