JAKARTA, mulamula.id – Presiden Prabowo Subianto mengangkat isu ketidakadilan hukum internasional dalam pertemuan BRICS yang digelar secara virtual, Senin (8/9/2025) malam. Dari Kertanegara, Jakarta, Prabowo menegaskan dunia saat ini kian sarat standar ganda, di mana aturan global justru kerap diperalat negara kuat untuk menekan negara lain.
Dalam sambutannya, Prabowo menilai prinsip hukum internasional semakin kehilangan makna. “Di dunia yang penuh ketidakpastian ini, dengan standar ganda, bahkan tiga kali lipat, di mana hukum internasional diabaikan setiap hari,” ucapnya.
Ia menyoroti fenomena ketika negara besar selalu dianggap benar, sementara negara kecil terintimidasi. Menurutnya, perdagangan dan sistem keuangan global kini berubah fungsi menjadi senjata politik. Kritik ini mencerminkan keresahan banyak negara berkembang yang merasa diperlakukan tidak adil di panggung dunia.
Forum BRICS sebagai Alternatif
Pertemuan BRICS dihadiri sejumlah pemimpin dunia, termasuk Presiden Rusia Vladimir Putin, Presiden Tiongkok Xi Jinping, Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva, Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi, hingga Putra Mahkota Abu Dhabi Sheikh Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan.
Di hadapan mereka, Prabowo menekankan pentingnya BRICS mengambil momentum sebagai wadah melawan dominasi standar ganda. “Kami sepenuhnya mendukung inisiatif yang diambil. Kami mengapresiasi kepemimpinan Presiden Lula, dan Indonesia berkomitmen bekerja sama lebih erat dengan semua negara BRICS,” katanya.
Relevansi untuk Indonesia
Kritik Prabowo bukan hanya pernyataan diplomatik, tetapi juga sinyal arah politik luar negeri Indonesia. Dengan menyinggung standar ganda hukum internasional, Indonesia menunjukkan posisinya sebagai negara berkembang yang menuntut tatanan global lebih adil.
Bagi Indonesia, keanggotaan aktif dalam forum seperti BRICS bisa memperkuat daya tawar. Hal ini penting terutama di tengah dinamika multipolar, ketika blok-blok baru muncul sebagai penyeimbang kekuatan tradisional Barat.
Isu standar ganda hukum internasional bukan sekadar jargon politik. Ini menyentuh realitas keseharian negara berkembang, dari sanksi ekonomi, akses pembiayaan, hingga posisi dalam rantai pasok global. Melalui forum BRICS, Prabowo berusaha menyampaikan bahwa negara-negara kecil tidak bisa terus diperlakukan sebagai objek, melainkan harus menjadi subjek dalam percaturan dunia. ***
Dapatkan informasi menarik lainnya dengan bergabung di WhatsApp Channel Mulamula.id dengan klik tautan ini.