JAKARTA, mulamula.id – Heboh kabar soal “tunjangan jumbo” anggota DPR akhirnya diluruskan. Wakil Ketua DPR dari Fraksi Golkar, Adies Kadir, menegaskan tidak ada kenaikan gaji maupun tunjangan. Klarifikasi ini ia sampaikan usai mengecek langsung ke Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR.
“Saya salah memberikan data. Setelah dicek ke kesekjenan, ternyata tidak ada kenaikan, baik gaji maupun tunjangan,” kata Adies di Kompleks Parlemen, Rabu (20/8/2025).
Tunjangan Beras Tetap Rp200 Ribu
Adies meluruskan ucapannya sehari sebelumnya yang menyebut tunjangan beras naik dari Rp10 juta menjadi Rp12 juta. Faktanya, tunjangan beras anggota DPR tidak pernah berubah sejak 2010, hanya sekitar Rp200 ribu per bulan. “Bukan Rp12 juta. Itu keliru,” tegasnya.
Begitu juga dengan tunjangan bensin. Jumlah yang diterima anggota DPR tetap Rp3 juta per bulan, bukan Rp7 juta seperti yang sempat ia sebutkan.
Gaji Pokok Tak Naik 15 Tahun
Adies juga menegaskan gaji pokok anggota DPR tidak pernah naik dalam 15 tahun terakhir. Besarannya sekitar Rp6,5 juta per bulan untuk pimpinan, dan lebih rendah untuk anggota biasa.
Baca juga: Gaji dan Tunjangan DPR Rp120 Juta per Bulan, Begini Rinciannya
“Memang kecil dibandingkan biaya hidup di Jakarta, tapi kawan-kawan DPR tetap bekerja maksimal dengan apa yang ada,” ujarnya.
Tunjangan Perumahan Rp50 Juta
Satu-satunya pos besar adalah tunjangan perumahan Rp50 juta per bulan. Skema ini muncul setelah rumah jabatan anggota DPR (RJA) di Kalibata dikembalikan ke negara dan dialihfungsikan oleh Kementerian Sekretariat Negara.
“Tidak ada kenaikan gaji. Yang ada hanya tunjangan perumahan karena rumah dinas sudah tidak lagi tersedia,” kata Adies.
Lebih Efisien dari Rumah Jabatan
Ketua Badan Anggaran DPR, Said Abdullah, menilai tunjangan perumahan lebih efisien dibanding memelihara RJA. Biaya perawatan komplek Kalibata, mulai dari rehabilitasi hingga keamanan, disebut bisa menelan ratusan miliar rupiah per tahun.
“Lebih baik tunjangan perumahan daripada negara keluar ratusan miliar untuk merawat RJA,” jelas Said.
Ia menambahkan, Dewan Perwakilan Daerah (DPD) sudah lebih dulu menerima tunjangan perumahan. Menurutnya, opsi ini lebih rasional karena fasilitas lama dianggap tidak lagi mendukung kinerja lembaga legislatif. ***
Dapatkan informasi menarik lainnya dengan bergabung di WhatsApp Channel Mulamula.id dengan klik tautan ini.