Oleh: Hamdani S Rukiah
BENCANA di Sumatra kembali terjadi. Banjir, longsor, infrastruktur runtuh, warga mengungsi. Namun di lini masa media sosial, perhatian publik bergerak ke arah lain. Drama personal figur publik justru menjadi bahan diskusi utama. Lebih ramai. Lebih lama. Lebih “hidup”.
Ini bukan kebetulan. Ini gejala.
Algoritma dan Ilusi Kepentingan
Dalam teori argumentasi, ada istilah red herring, pengalihan perhatian dari isu utama ke isu sampingan yang lebih menggoda. Di era digital, red herring tidak lagi dilemparkan secara sadar oleh aktor politik. Tapi, diproduksi secara otomatis oleh algoritma dan diperkuat oleh kebiasaan kita sendiri sebagai audiens.
Algoritma media sosial tidak bekerja untuk kepentingan publik. Algoritma bekerja untuk mempertahankan perhatian. Yang diukur bukan urgensi, melainkan reaksi. Bukan dampak, melainkan interaksi. Konten yang memicu emosi cepat, seperti marah, geli, sinis, akan diangkat. Konten yang menuntut empati, waktu baca, dan daya pikir justru tenggelam.
Baca juga: Puluhan Kilometer di Atas Lumpur, Warga Gayo Berjalan Demi Dapur
Bencana adalah isu dengan beban kognitif tinggi. Membutuhkan konteks, mulai tata ruang, kebijakan lingkungan, perubahan iklim, dan sejarah pengelolaan sumber daya. Bencana juga menuntut empati berlapis.
Di tengah kelelahan informasi dan krisis beruntun, banyak orang memilih mundur secara psikologis. Bukan karena tidak peduli, melainkan karena terlalu berat untuk terus peduli.
Algoritma membaca kelelahan itu sebagai sinyal ketidakmenarikan.
Red Herring Tanpa Dalang
Sebaliknya, konflik personal figur publik menawarkan narasi sederhana. Ada tokoh. Ada konflik. Ada posisi moral instan. Publik tidak diminta memahami struktur, cukup memilih kubu. Inilah format sempurna bagi algoritma. Cepat dikonsumsi, mudah dikomentari, dan aman dibagikan tanpa beban emosional jangka panjang.
Di titik ini, red herring bekerja secara struktural. Tidak perlu dirancang. Tidak perlu ada dalang. Cukup ada isu berat yang tak selesai dan isu ringan yang viral. Energi publik pun berpindah. Bukan karena dibodohi, tetapi karena diarahkan oleh sistem atensi yang kita gunakan setiap hari.
Baca juga: Menembus Jalan Runtuh, Relawan Mengantar Harapan ke Gayo
Masalahnya, pengalihan ini punya konsekuensi serius. Ketika perhatian publik tersedot ke gosip, ruang akuntabilitas menyempit. Kebijakan lolos tanpa pengawasan. Bencana direduksi menjadi peristiwa alam, bukan hasil keputusan manusia. Diskusi tentang hulu masalah berupa izin lahan, tata kelola hutan, mitigasi risiko, menghilang dari percakapan arus utama.
Demokrasi di Era Distraksi
Lebih berbahaya lagi, publik perlahan kehilangan memori kolektif. Setiap bencana terasa seperti kejadian baru, terpisah dari pola sebelumnya. Padahal yang berulang bukan hanya banjirnya, melainkan kegagalan sistemik yang sama.
Dalam ekosistem seperti ini, media berada di persimpangan sulit. Mengejar algoritma berarti berisiko mengorbankan isu publik. Mengabaikannya berarti kehilangan jangkauan. Namun jika media sepenuhnya menyerah pada logika atensi, maka red herring tidak lagi sekadar gangguan, tapi menjadi norma.
Baca juga: Negara Buka Dompet untuk Sumatra
Yang perlu disadari, masalahnya bukan pada gosipnya. Masalahnya adalah ketika gosip menjadi mekanisme kolektif untuk menghindari pembicaraan yang tidak nyaman tentang tanggung jawab, kebijakan, dan masa depan.
Bencana Sumatra bukan kalah penting. Tapi, kalah kompatibel dengan mesin atensi.
Jika ini dibiarkan, kita tidak sedang kehilangan fokus sesaat. Kita sedang membangun ruang publik yang alergi terhadap isu struktural. Dan dalam jangka panjang, itu jauh lebih berbahaya daripada banjir mana pun. ****
- Hamdani S Rukiah adalah Praktisi Media dan Pengamat Ekosistem Informasi
Dapatkan informasi menarik lainnya dengan bergabung di WhatsApp Channel Mulamula.id dengan klik tautan ini.