DI TENGAH sorotan dunia terhadap krisis iklim, kabar baik dan buruk datang bersamaan. Untuk pertama kalinya dalam hampir satu abad, sumber energi bersih menyuplai lebih dari 40 persen kebutuhan listrik global. Tonggak ini tercatat dalam laporan lembaga riset energi Ember yang dirilis awal tahun ini.
Namun di sisi lain, catatan gelap menyertai pencapaian tersebut: emisi karbon dari sektor kelistrikan juga mencapai titik tertingginya. Tahun lalu, emisi dari pembangkit listrik menembus angka 14,6 miliar ton karbon dioksida. Ini menjadi alarm keras bagi dunia, terutama bagi negara-negara berkembang yang tengah mengejar ketertinggalan energi dengan cara-cara lama.
Energi Terbarukan Tumbuh, Tapi Tak Mampu Kejar Permintaan
Porsi energi bersih memang terus bertambah, tetapi tidak cukup cepat untuk menandingi lonjakan permintaan listrik global. Dalam laporan Ember, lembaga peneliti energi bersih global yang berbasis di Inggris, permintaan energi melonjak tajam di wilayah-wilayah yang terdampak pemanasan global ekstrem.
Di banyak kota, penggunaan AC meningkat signifikan akibat suhu yang makin tinggi. Akibatnya, pembangkit listrik berbahan bakar fosil—terutama batu bara dan gas alam—kembali jadi andalan.
Baca juga: PBB Desak Pengalihan Subsidi Fosil untuk Energi Bersih
Hingga kini, batu bara masih menyumbang 34 persen dari total listrik dunia. Gas alam menyusul dengan 22 persen. Gabungan keduanya mendominasi bauran energi global, sekaligus memperbesar jejak karbon dunia.
Indonesia dan Dilema Serupa
Indonesia berada dalam pusaran tantangan serupa. Di satu sisi, pemerintah mendorong energi terbarukan melalui bauran energi nasional. Di sisi lain, PLTU batu bara masih menjadi tulang punggung sistem kelistrikan nasional.
Baca juga: PLTU vs Energi Bersih, Dilema Indonesia dalam Paris Agreement
Rencana pensiun dini PLTU yang diinisiasi pemerintah dan didukung lembaga-lembaga keuangan internasional memang patut diapresiasi. Namun, implementasinya masih menghadapi hambatan. Infrastruktur hijau belum cukup kuat, dan investasi energi bersih belum merata.
Kebutuhan listrik yang meningkat—baik dari sektor rumah tangga, industri, hingga transportasi—memerlukan solusi menyeluruh. Jika tidak, upaya transisi energi bisa terjebak pada ilusi kemajuan.
Transisi Tak Sekadar Ganti Teknologi
Transisi energi bukan semata soal mengganti PLTU dengan PLTS atau turbin angin. Ia adalah persoalan struktural yang menyangkut regulasi, insentif, tata kelola, hingga keadilan energi.
Praktisi keberlanjutan menekankan pentingnya pendekatan multidimensi. Termasuk memastikan akses energi bersih yang adil, mempercepat riset teknologi penyimpanan energi, serta memperkuat integrasi sistem kelistrikan berbasis terbarukan.
Baca juga: Inggris Arahkan Energi Bersih dan Nuklir untuk Kemerdekaan Energi 2030
Hal lain yang tak boleh dilupakan adalah sisi permintaan. Efisiensi energi dan perubahan perilaku konsumen menjadi kunci. Dunia tidak bisa terus mengandalkan pasokan tanpa menata ulang pola konsumsi.
Perubahan Sedang Terjadi
Pencapaian 40 persen energi bersih adalah sinyal bahwa perubahan memang sedang terjadi. Tapi masih jauh dari cukup. Dunia perlu bergerak lebih cepat—dan lebih cerdas.
Khususnya bagi negara-negara di kawasan Asia Tenggara seperti Indonesia, tantangannya berlapis. Dari kebutuhan pendanaan transisi, ketergantungan pada batu bara, hingga tantangan sosial-ekonomi dalam pengalihan lapangan kerja.
Baca juga: Permintaan Batu Bara Naik, Transisi Energi Global Diuji
Meski begitu, peluangnya juga besar. Energi surya dan angin terus menjadi lebih murah. Komunitas lokal mulai banyak menginisiasi proyek energi berbasis masyarakat. Anak muda pun semakin vokal memperjuangkan transisi energi yang adil.
Dalam dunia yang makin panas, urgensi untuk bertindak tak bisa ditunda. Laporan Ember bukan hanya statistik tahunan, tetapi pengingat keras: kita tak bisa terus melambat saat planet terus memanas. ***
Artikel ini hasil kolaborasi antara Mulamula.id dan SustainReview.id, untuk menghadirkan wawasan mendalam seputar isu keberlanjutan dan transformasi hijau.