JAKARTA, mulamula.id – Pemerintah menerapkan kebijakan work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) setiap hari Jumat mulai April 2026. Kebijakan ini bukan sekadar perubahan pola kerja, tetapi bagian dari strategi efisiensi energi nasional.
Dampaknya langsung ke anggaran negara.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut, kebijakan ini berpotensi menghemat kompensasi bahan bakar minyak (BBM) hingga Rp6,2 triliun.
“Potensi penghematan WFH yang langsung ke APBN adalah Rp6,2 triliun berupa penghematan kompensasi BBM. Total pembelanjaan BBM masyarakat juga berpotensi dihemat sebesar Rp59 triliun,” kata Airlangga.
Efisiensi dari Mobilitas
Logika kebijakan ini sederhana.
Semakin sedikit ASN yang berangkat ke kantor, semakin kecil konsumsi BBM. Mobilitas turun, tekanan energi ikut menurun.
Baca juga: ASN WFH Tiap Jumat, Pemerintah Tekan Energi
Pemerintah juga memperkuat langkah ini dengan pembatasan konsumsi BBM. Salah satunya, pembelian harian maksimal 50 liter per kendaraan.
Artinya, WFH bukan kebijakan tunggal. Ini bagian dari paket pengendalian energi.
Kenapa Hari Jumat?
Pemerintah tidak memilih hari secara acak.
Menurut Airlangga, sebagian instansi sebenarnya sudah mulai menerapkan pola kerja empat hari dalam sepekan sejak pandemi COVID-19.
Jumat dinilai paling realistis.
Aktivitas kerja cenderung lebih ringan. Waktu istirahat juga lebih panjang karena adanya Salat Jumat.
Dengan kondisi itu, dampak ke produktivitas dinilai minimal.
Layanan Tetap Berjalan
Pemerintah menegaskan, kebijakan ini tidak akan mengganggu layanan publik.
Sektor penting seperti kesehatan, keamanan, transportasi, hingga logistik tetap berjalan normal.
“Pelayanan publik tetap berjalan. Kegiatan produktif termasuk perbankan, pasar modal, dan lainnya tetap berjalan,” ujar Airlangga.
Instansi diberi fleksibilitas mengatur sistem kerja, termasuk memanfaatkan aplikasi digital.
Dorong Pemerintahan Digital
WFH juga menjadi pintu masuk transformasi birokrasi. Pemerintah ingin mempercepat penggunaan sistem digital dalam layanan publik dan administrasi.
Selain itu, penggunaan kendaraan dinas juga akan ditekan hingga 50 persen, kecuali untuk operasional penting dan kendaraan listrik.
Langkah ini mempertegas arah kebijakan: efisiensi energi sekaligus digitalisasi pemerintahan.
Swasta Menyesuaikan
Untuk sektor swasta, pemerintah tidak menerapkan kewajiban langsung.
Pola kerja akan disesuaikan dengan karakter industri masing-masing, melalui Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan.
Namun arah kebijakannya jelas, efisiensi energi di tempat kerja menjadi prioritas baru.
Pendidikan Tetap Normal
Berbeda dengan ASN, sektor pendidikan tidak terdampak kebijakan ini.
Sekolah dari tingkat dasar hingga menengah tetap menjalankan pembelajaran tatap muka lima hari dalam sepekan.
Sementara perguruan tinggi, khususnya semester empat ke atas, akan menyesuaikan dengan kebijakan masing-masing institusi.
Kebijakan WFH setiap Jumat membawa pesan yang lebih besar.
Cara kerja birokrasi mulai berubah. Bukan karena tren, tetapi karena tekanan energi yang nyata.
Dapatkan informasi menarik lainnya dengan bergabung di WhatsApp Channel Mulamula.id dengan klik tautan ini.