- Rp 60 Triliun Disiapkan, Pemda Dapat Napas Baru Pascabencana
JAKARTA, mulamula.id – Negara akhirnya benar-benar menekan tombol fast forward. Pemerintah pusat menyiapkan dana besar untuk memulihkan wilayah Sumatra yang luluh lantak akibat banjir dan tanah longsor. Totalnya tidak main-main, Rp 60 triliun.
Dana itu disiapkan khusus untuk rehabilitasi dan pembangunan kembali Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Wilayah yang dalam beberapa bulan terakhir berulang kali diuji bencana.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan uangnya sudah ada. Bukan dari utang baru. Melainkan dari hasil penyisiran dan efisiensi APBN 2026.
“Banyak program kementerian dan lembaga yang tidak jelas,” ujar Purbaya di Istana Merdeka, Senin (15/12).
Baca juga: Prabowo Target Pemulihan Sumatra 3 Bulan, Ulama Aceh Dorong Status Bencana Nasional
Anggaran yang dinilai tidak efektif itu dipangkas. Dialihkan untuk kebutuhan yang lebih mendesak: pemulihan pascabencana.
Bukan Janji, tapi Dana Siap Pakai
Purbaya menegaskan, dana rehabilitasi Sumatra bukan wacana. Uangnya sudah tersedia dan bisa digerakkan.
Pemerintah pusat juga menyiapkan skema relaksasi anggaran untuk daerah terdampak mulai awal 2026. Tujuannya sederhana: pemda tidak lagi tersandera aturan fiskal saat harus membangun ulang wilayahnya.
“Tidak ada masalah untuk rehabilitasi bencana,” kata Purbaya.
Baca juga: Jembatan Putus Tersambung Lagi, Akses Bireuen-Aceh Tengah Pulih
Di luar itu, BNPB mengajukan tambahan anggaran Rp 1,6 triliun untuk tahun berjalan. Dana ini akan menopang kebutuhan darurat dan transisi pemulihan.
Artinya, pemerintah memainkan dua jalur sekaligus, yakni penanganan cepat hari ini, dan pembangunan ulang untuk jangka menengah.
Kenapa Pemda Sangat Butuh Bantuan?
Jawabannya pahit tapi nyata, kas daerah nyaris kering.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengungkap kondisi anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) di banyak daerah terdampak. Angkanya mencengangkan.
Ada kabupaten dan kota yang hanya memiliki sisa BTT Rp 75 juta hingga Rp 300 juta. Jumlah yang bahkan tidak cukup untuk kebutuhan dasar pengungsi.
“Ini akhir tahun. Anggarannya sangat tipis,” ujar Tito saat melapor kepada Presiden Prabowo Subianto di Aceh.
Padahal, di lapangan, kebutuhan terus berdatangan. Mulai dari logistik harian, popok bayi, hingga kebutuhan spesifik perempuan dan kelompok rentan.
Prabowo Naikkan Bantuan Dua Kali Lipat
Awalnya, Tito mengajukan bantuan Rp 2 miliar untuk masing-masing dari 52 kabupaten/kota terdampak.
Presiden Prabowo langsung merespons.
Bukan hanya menyetujui, tapi melipatgandakannya.
“Saya kasih Rp 4 miliar,” kata Prabowo.
Artinya, setiap pemda terdampak mendapat suntikan fiskal langsung untuk bergerak cepat di lapangan. Tanpa harus menunggu birokrasi panjang.
Baca juga: Kenapa Warganet Sampai Kepikiran Patungan Beli Hutan?
Tak berhenti di situ, Prabowo juga menyiapkan tambahan Rp 20 miliar khusus untuk Pemerintah Provinsi Aceh. Ia bahkan meminta gubernur Sumatera Utara dan Sumatera Barat datang langsung untuk membahas kebutuhan daerah mereka.
Lebih dari Sekadar Anggaran
Langkah ini menunjukkan satu hal penting, negara mulai sadar bahwa bencana bukan sekadar urusan cuaca.
Ini soal kesiapan fiskal, ketahanan daerah, dan kecepatan pengambilan keputusan. Di saat krisis, waktu sering kali lebih berharga daripada angka.
Bagi generasi muda, ini juga menjadi pengingat bahwa pembangunan tidak berhenti di beton dan jalan.
Pembangunan diuji justru ketika semuanya runtuh. ***
Dapatkan informasi menarik lainnya dengan bergabung di WhatsApp Channel Mulamula.id dengan klik tautan ini.