
JAKARTA, mulamula.id – Sudah punya KTP elektronik, tetapi ketika membuka rekening bank, mengurus layanan kesehatan, atau melengkapi administrasi, masih diminta menyerahkan fotokopinya.
Katanya serba digital. Kenyataannya, mesin fotokopi belum juga kehilangan pekerjaan.
Kebiasaan yang sudah berlangsung bertahun-tahun itu kini menjadi perhatian DPR. Melalui revisi Undang-Undang Administrasi Kependudukan (Adminduk), pemerintah dan DPR membahas larangan meminta fotokopi maupun tangkapan layar dokumen kependudukan.
Bahkan, usulan tersebut akan dilengkapi pengaturan sanksi bagi pihak yang melanggar. Namun, masyarakat jangan buru-buru menyimpulkan bahwa fotokopi KTP sudah dilarang. Aturannya masih dibahas.
Fotokopi KTP Dipersoalkan
Anggota Komisi II DPR Muhammad Khozin mengatakan revisi UU Adminduk diarahkan untuk mengubah layanan kependudukan menjadi lebih aktif, terintegrasi, dan berbasis digital.
Dalam keterangan tertulis, Rabu (18/11/2026), Khozin menjelaskan bahwa larangan fotokopi KTP akan diperkuat melalui ketentuan dalam undang-undang baru.
“Nanti akan dipertegas berikut sanksinya di UU yang baru,” ujarnya, sebagaimana dilansir laman resmi DPR.
Menurut Khozin, masyarakat tidak seharusnya terus dibebani pengumpulan dokumen yang datanya telah dimiliki negara.
Revisi tersebut juga diarahkan untuk menjadikan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai identitas tunggal yang dapat digunakan dalam berbagai layanan pemerintah maupun swasta.
Artinya, warga tidak perlu berulang kali menyerahkan informasi kependudukan yang sama setiap kali berpindah layanan.
Bank Masih Meminta Fotokopi
Ketua Komisi II DPR Muhammad Rifqinizamy Karsayuda sebelumnya menyoroti kenyataan bahwa integrasi data kependudukan belum dimanfaatkan secara optimal.
Dalam rapat bersama pemerintah, Senin (16/11/2026), ia menyinggung pengalaman seseorang yang masih diminta fotokopi KTP ketika datang ke bank, meskipun data identitasnya telah tersedia di Dukcapil.
Ketua Panitia Kerja RUU Adminduk, Aria Bima, menjelaskan bahwa rencana larangan tersebut harus diikuti kesiapan teknologi.
Baca juga: Wajib Serahkan KTP di Resepsionis Langgar UU Perlindungan Data Pribadi
Penyelenggara layanan, termasuk perusahaan swasta dan pelaku usaha kecil, perlu memiliki sarana verifikasi digital.
Masalahnya, tidak semua tempat memiliki kemampuan teknologi yang sama.
Jika larangan diberlakukan tanpa menyiapkan sistem pengganti, masyarakat berpotensi menghadapi hambatan baru. Persoalan administrasi bukan selesai, melainkan berpindah dari kertas ke perangkat digital.
Data Pribadi Ikut Dipertaruhkan
Persoalannya bukan sekadar ongkos fotokopi.
Selembar salinan KTP memuat informasi pribadi, termasuk nama, NIK, alamat, tempat dan tanggal lahir, serta foto pemiliknya.
Ketika salinan tersebut diserahkan kepada banyak pihak, semakin banyak pula tempat yang harus menjamin keamanannya.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi sebenarnya sudah mengatur prinsip pengumpulan data yang terbatas, spesifik, sah secara hukum, dan transparan.
Pasal 16 juga menekankan keamanan pemrosesan data pribadi dari akses maupun pengungkapan yang tidak sah.
Karena itu, digitalisasi administrasi tidak cukup hanya mengganti fotokopi dengan pemindaian wajah atau pemeriksaan NIK.
Lembaga yang mengakses data tetap harus memiliki dasar hukum, tujuan yang jelas, serta sistem perlindungan yang memadai.
Fotokopi Masih Boleh Digunakan
Lantas, bagaimana jika besok masyarakat masih diminta menyerahkan fotokopi KTP?
Untuk saat ini, permintaan tersebut belum otomatis melanggar hukum.
Direktorat Jenderal Dukcapil Kementerian Dalam Negeri pada Mei 2026 telah menjelaskan bahwa fotokopi KTP elektronik masih dapat digunakan sesuai kebutuhan pelayanan, dengan tetap memperhatikan keamanan data pribadi.
Dukcapil juga mendorong penggunaan metode verifikasi elektronik, mulai dari alat pembaca kartu, layanan pertukaran data, pengenalan wajah, hingga Identitas Kependudukan Digital (IKD).
Baca juga: UU Satu Data Disahkan, Siapa Bisa Mengakses Data Kita?
Masyarakat sebaiknya memastikan siapa yang meminta salinan identitas, untuk keperluan apa, dan bagaimana data tersebut akan disimpan.
Jika memungkinkan, beri penanda tujuan penggunaan pada salinan KTP agar lebih sulit dipakai kembali untuk keperluan lain.
Pada akhirnya, ukuran keberhasilan layanan kependudukan digital bukan berapa banyak aplikasi yang diluncurkan.
Melainkan seberapa mudah masyarakat mengurus kebutuhannya tanpa berulang kali menyerahkan data yang sama.
Sebab, kalau semuanya sudah elektronik, mengapa warga masih harus membawa selembar kertas? ***
Dapatkan informasi menarik lainnya dengan bergabung di WhatsApp Channel Mulamula.id dengan klik tautan ini.