Kapan Pekerja Kontrak Bisa Jadi Karyawan Tetap? Cek Pasal 87

Pasal 87 UU Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan melarang penggunaan PKWT untuk pekerjaan yang bersifat tetap. Foto: Ilustrasi AI/ MulaMula.

JAKARTA, mulamula.id – Masuk kerja untuk proyek enam bulan, lalu diminta mengisi jadwal operasional rutin setiap pekan. Di atas kertas, statusnya masih pekerja kontrak. Dalam praktik, ia mengerjakan tugas yang dibutuhkan perusahaan sepanjang tahun. Situasi seperti ini layak diperiksa sejak penugasan berubah, bahkan sebelum kontrak habis.

Pekerja kontrak dapat berstatus karyawan tetap demi hukum jika perusahaan menggunakan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) untuk pekerjaan yang bersifat tetap atau pekerjaan lain yang tidak memenuhi syarat PKWT. Dasarnya Pasal 87 ayat (1), (2), dan (5) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan, yang berlaku sejak 28 Oktober 2026. Istilah hukum untuk hubungan kerja tetap adalah Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT).

Cek Sifat Pekerjaan

Pasal 87 membatasi PKWT untuk pekerjaan tertentu yang akan selesai dalam waktu tertentu. Contohnya pekerjaan musiman, proyek yang sekali selesai, dan kegiatan baru yang masih dalam tahap uji coba. Ayat (2) melarang penggunaan PKWT untuk pekerjaan yang bersifat tetap. Jika syarat jenis dan sifat pekerjaan itu dilanggar, ayat (5) menetapkan hubungan kerja tersebut menjadi PKWTT demi hukum.

Bayangkan dua pekerja sama-sama masuk sebagai petugas pendataan. Yang pertama membantu inventarisasi gudang selama satu proyek. Yang kedua, setelah proyek selesai, terus mengurus pencatatan barang masuk dan keluar sebagai bagian dari kegiatan harian gudang. Nama jabatan mereka bisa sama. Untuk menilai statusnya, lihat apakah pekerjaan yang dijalankan masih terkait proyek dengan titik selesai yang jelas atau sudah menjadi kebutuhan rutin perusahaan.

Baca juga: Bos Minta Lembur, Karyawan Tak Harus Selalu Bilang Iya

Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemnaker Indah Anggoro Putri menyinggung situasi serupa dalam sosialisasi UU di kanal YouTube NgoPi SIK. Ia memberi contoh pekerja yang menjalankan tugas di luar kesepakatan dan terus bekerja setelah masa kontraknya lewat. Dalam contoh itu, perubahan tugas dan kelanjutan kerja sama-sama perlu dilihat. Satu penugasan tambahan, misalnya menggantikan rekan yang cuti sehari, belum cukup untuk menunjukkan bahwa pekerjaan itu bersifat tetap.

Batas Empat Tahun

UU baru menetapkan jangka waktu awal PKWT paling lama dua tahun. Kontrak dapat diperpanjang paling banyak dua kali, masing-masing paling lama satu tahun. Totalnya bisa mencapai empat tahun jika kedua perpanjangan dipakai penuh. Batas waktu tersebut mengatur durasi PKWT. Kelayakan perusahaan menggunakan PKWT tetap bergantung pada jenis dan sifat pekerjaannya sejak awal.

Ada ketentuan tersendiri bagi pekerja yang hanya menerima kesepakatan lisan. Pasal 85 menyatakan PKWT yang tidak dibuat secara tertulis menjadi PKWTT demi hukum. Pasal 87 ayat (3) juga mewajibkan pemberi kerja mencatatkan PKWT paling lambat tiga hari kerja sejak kontrak ditandatangani. Pekerja berhak mengakses kontrak yang sudah dicatatkan.

Jadwal shift dan surat penugasan dapat membantu pekerja menunjukkan kapan tugasnya berubah dan seberapa rutin tugas itu dijalankan. Foto: Ilustrasi AI/ MulaMula.
Simpan Bukti Penugasan

Mulai dari salinan kontrak dan dokumen perpanjangan. Cocokkan uraian pekerjaan dan tanggal berakhirnya kontrak dengan tugas sehari-hari. Surat penugasan, jadwal kerja, surel, atau percakapan kerja dapat membantu menunjukkan kapan tugas berubah, seberapa rutin tugas itu dijalankan, dan apakah perusahaan masih memberi penugasan setelah kontrak berakhir.

Jika status dipersoalkan, pekerja dapat meminta perundingan bipartit, yakni pembicaraan langsung dengan perusahaan. Catat tanggal permintaan dan hasilnya. Pasal 87 ayat (6) membuka jalan bagi pekerja untuk meminta pengesahan nota pemeriksaan pengawas ketenagakerjaan ke pengadilan negeri setempat. Syaratnya, perundingan sudah dilakukan tetapi tak mencapai kesepakatan atau salah satu pihak menolak berunding, dan pengawas ketenagakerjaan sudah melakukan pemeriksaan.

Pengawas Masih Bertugas

Pasal 302 dan 303 memberi waktu paling lama dua tahun sejak UU diundangkan untuk mengalihkan pengawas ketenagakerjaan provinsi ke Kemnaker. Selama masa peralihan, pengawasan oleh pemerintah provinsi tetap berjalan. Pekerja yang memerlukan pemeriksaan dapat mengecek kanal pengaduan pengawasan ketenagakerjaan yang melayani wilayah tempatnya bekerja.

Kalau besok diminta meneken perpanjangan, baca ulang dua bagian kontrak yang paling mudah terlewat saat tanda tangan, yakni uraian tugas dan tanggal berakhirnya pekerjaan. Bila isi kontrak masih menyebut proyek yang sudah selesai sementara jadwal kerja terus berjalan, catat sejak kapan keadaan itu berubah. Rincian tersebut bisa membantu pekerja menjelaskan persoalannya saat berunding atau meminta pemeriksaan. ***

Dapatkan informasi menarik lainnya dengan bergabung di WhatsApp Channel Mulamula.id dengan klik tautan ini.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *