PEMERINTAH Provinsi Jawa Barat mengambil langkah tegas. Penebangan pohon di kawasan hutan produksi kini dihentikan. Kebijakan ini diambil untuk melindungi sisa hutan yang kian menipis di provinsi dengan tekanan lingkungan tinggi.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyebut pohon-pohon di kawasan tersebut sebagai “pohon abadi”. Meski secara aturan masuk wilayah hutan produksi, pemerintah daerah memilih tidak lagi memberi izin tebang.
Langkah ini diumumkan usai rapat koordinasi tata ruang dan pertanahan di Bandung. Menurut Dedi, kondisi hutan Jawa Barat sudah tidak ideal untuk terus dieksploitasi.
Pohon Lebih Murah Dijaga
Dedi menegaskan, menjaga pohon yang masih berdiri jauh lebih masuk akal dibandingkan menebang lalu merehabilitasi. Biaya pemulihan hutan dinilai sangat besar dan hasilnya tidak instan.
“Biaya rehabilitasi lebih mahal daripada menjaga pohon yang sudah ada,” ujarnya.
Baca juga: Pemerintah Tertibkan 1,5 Juta Hektare Hutan, Ada Apa di Baliknya?
Pemprov Jawa Barat bahkan sudah menyiapkan anggaran rehabilitasi mulai 2026. Namun arah kebijakannya jelas, pencegahan lebih penting daripada perbaikan setelah rusak.
Hutan di Peta, Pohon di Lapangan
Pernyataan paling menarik datang saat Dedi menyinggung soal luas hutan Jawa Barat. Berdasarkan peta, kawasan hutan tercatat sekitar 700 ribu hektare. Namun angka itu belum tentu mencerminkan kondisi di lapangan.
Kawasan yang disebut hutan di peta bisa saja sudah minim atau bahkan tanpa tutupan pohon. Artinya, status kawasan belum tentu sama dengan kondisi ekologis sebenarnya.
Baca juga: Kenapa Warganet Sampai Kepikiran Patungan Beli Hutan?
Di sinilah persoalan muncul. Jika kebijakan hanya bertumpu pada data administrasi, risiko kerusakan lingkungan bisa terus berulang.
Uji Ulang Konsep Hutan Produksi
Dedi bahkan menyampaikan keinginan untuk menghapus konsep hutan produksi di Jawa Barat. Alasannya sederhana, hutan yang tersisa sudah terlalu sedikit untuk terus ditebang.
Kebijakan ini menjadi sinyal perubahan arah. Hutan tidak lagi dipandang semata sebagai sumber kayu, tetapi sebagai penyangga kehidupan. Terutama di Jawa Barat yang rawan banjir, longsor, dan krisis air.
Baca juga: Gelondongan Kayu di Banjir Sumatra, dari Mana Semua ini Berasal?
Bagi publik, kebijakan ini menandai upaya serius pemerintah daerah menghadapi krisis lingkungan. Bagi pemerintah pusat, langkah Jawa Barat membuka diskusi baru. Apakah kebijakan kehutanan perlu lebih fleksibel dan berbasis kondisi daerah?
Jika konsisten dijalankan, larangan ini bisa menjadi contoh. Bahwa menjaga hutan bukan sekadar wacana, tapi pilihan nyata demi masa depan. ***
Dapatkan informasi menarik lainnya dengan bergabung di WhatsApp Channel Mulamula.id dengan klik tautan ini.