JAKARTA, mulamula.id – Konten palsu kini makin canggih. Bukan lagi sekadar hoaks teks atau foto editan kasar. Deepfake berbasis kecerdasan buatan mampu meniru wajah, suara, bahkan gestur manusia nyaris tanpa cela. Di titik ini, kepercayaan publik jadi taruhannya.
Indonesia melihat masalah ini tak bisa diselesaikan sendirian.
Pemerintah mendorong penguatan kolaborasi regional di bawah payung ASEAN untuk menghadapi disinformasi dan konten deepfake di era artificial intelligence (AI). Salah satu fokusnya, menyamakan standar deteksi dan pelabelan konten berbasis AI lintas negara.
Menurut Direktur Jenderal Ekosistem Digital Kementerian Komunikasi dan Digital, Edwin Hidayat Abdullah, fragmentasi aturan justru memberi celah bagi pelaku kejahatan digital.
“Kalau tiap negara punya standar sendiri, yang diuntungkan hanya pembuat konten palsu,” ujarnya, Kamis (6/2).
AI Bukan Musuh, tapi Perlu Aturan Main
Edwin menegaskan, AI tidak semestinya diposisikan sebagai ancaman semata. Teknologi ini membawa manfaat besar, dari efisiensi produksi hingga akses informasi yang lebih luas. Masalah muncul ketika AI berkembang tanpa tata kelola yang jelas.
Baca juga: Deepfake Menyerang Dunia Digital Setiap 5 Menit
Kuncinya ada pada integrasi strategis. AI perlu diadopsi, tapi dengan regulasi yang melindungi kepentingan publik dan nilai kemanusiaan. Tanpa itu, risiko penyalahgunaan akan terus membesar.
Isu deepfake hanyalah satu sisi. Tantangan lain yang mengintai adalah kesenjangan sosial. Akses terhadap teknologi AI belum merata. Jika dibiarkan, jurang digital bisa makin dalam.
Peran Penyiaran dan Literasi Publik
Dalam situasi ini, sektor penyiaran dinilai memegang peran penting. Bukan hanya sebagai penyampai informasi, tapi juga sebagai alat edukasi publik.
Baca juga: AI Voice Spoofing, Suara Kamu Bisa Dipakai Menjebak Keluarga
Melalui sistem penyiaran yang inklusif, pemanfaatan AI bisa diperkenalkan secara lebih adil. Literasi digital jadi kunci agar masyarakat tidak hanya jadi konsumen teknologi, tapi juga paham risikonya.
“Kalau edukasi AI disebarkan secara luas, potensi kesenjangan bisa ditekan,” kata Edwin.
Indonesia dan ASEAN Mulai Bergerak
Di tingkat nasional, pemerintah menegaskan ruang digital tidak dibiarkan tanpa aturan. Platform digital diwajibkan melindungi anak dan mencegah penyebaran konten menyesatkan. Platform global juga didorong menyediakan alat deteksi serta pelabelan konten berbasis AI.
Baca juga: AI Bisa Tiru Suaramu, Jangan Asal Angkat Telepon!
Sementara di level regional, ASEAN sudah mengambil sejumlah langkah. Mulai dari Panduan Tata Kelola dan Etika AI, pembentukan Kelompok Kerja AI, hingga peluncuran Peta Jalan AI ASEAN yang Bertanggung Jawab 2025–2030.
Pesannya jelas, melawan deepfake bukan soal teknologi semata. Ini soal kepercayaan, kerja sama, dan keberanian membuat aturan bersama sebelum terlambat. ***
Dapatkan informasi menarik lainnya dengan bergabung di WhatsApp Channel Mulamula.id dengan klik tautan ini.