WAKIL Presiden Gibran Rakabuming Raka sudah menyampaikan niat mundur kepada Presiden Prabowo Subianto. Namun, urusannya ternyata tidak sesederhana menghadap atasan, menyampaikan pengunduran diri, lalu meninggalkan jabatan.
Di tengah polemik dokumen pendidikan yang telah sampai ke Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK), masa depan politik Gibran kini bersinggungan dengan persoalan yang lebih besar. Bagaimana konstitusi mengatur pergantian seorang wakil presiden?
Pertemuan Prabowo dan Gibran pada Selasa (10/11/2026) berlangsung sekitar dua setengah jam. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengonfirmasi bahwa Gibran menyampaikan niat untuk mengundurkan diri.
Istana juga menjelaskan bahwa Prabowo tidak menyampaikan penolakan terhadap niat tersebut. Namun, Gibran meminta kesempatan membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui jalur hukum.
Artinya, pembicaraan mengenai pengunduran diri belum dapat disamakan dengan keputusan resmi untuk meninggalkan jabatan.
Presiden Bukan Penentu Tunggal
Dalam sistem pemerintahan Indonesia, presiden dan wakil presiden merupakan pasangan pejabat negara yang memperoleh mandat melalui pemilihan umum.
Hubungan keduanya berbeda dari hubungan pimpinan perusahaan dengan karyawan. Presiden tidak memiliki kewenangan sepihak untuk memberhentikan wakil presiden.
UUD 1945 mengatur pemberhentian presiden dan/atau wakil presiden melalui mekanisme konstitusional yang melibatkan DPR, MK, dan MPR.
Pasal 7A mengatur alasan pemberhentian, termasuk apabila pejabat tersebut terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden atau wakil presiden.
Sementara itu, Pasal 7B mengatur tahapan pembuktian dan pengambilan keputusan apabila pemberhentian dilakukan melalui proses pemakzulan.
Untuk pengunduran diri secara sukarela, persoalannya berbeda dari pemakzulan. Namun, keduanya sama-sama tidak dapat disederhanakan menjadi keputusan pribadi Presiden Prabowo.
Pasal 8 ayat (2) juga mengatur bahwa apabila terjadi kekosongan jabatan wakil presiden, MPR harus memilih penggantinya dari dua calon yang diusulkan presiden dalam waktu paling lambat 60 hari.
Surat Dibatalkan, Jabatan Bagaimana?
Persoalan Gibran semakin rumit setelah MA membatalkan Surat Keterangan Penyetaraan Pendidikan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 melalui Putusan Nomor 742 K/TUN/2026.
MA juga mewajibkan instansi penerbit mencabut surat tersebut.
Keputusan itu memiliki konsekuensi hukum terhadap dokumen administrasi yang disengketakan. Namun, pembatalan surat tidak otomatis sama dengan pemberhentian Gibran sebagai wakil presiden.
Di sinilah publik perlu membedakan dua perkara. Keabsahan dokumen pendidikan dan keberlanjutan jabatan konstitusional.
Gibran sendiri masih ingin menempuh langkah hukum. Ia mengatakan Prabowo menyarankan agar dirinya tetap memperjuangkan pembuktian dokumen pendidikan melalui PTUN.
Namun, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra memberikan penilaian berbeda.
Menurut Yusril, upaya kembali memperkarakan substansi yang telah diputus MA dan MK tidak akan memberikan hasil.
“Enggak ada gunanya. Karena putusan Mahkam Agung kan sudah final. Karena materinya materi yang sama,” kata Yusril di Istana Kepresidenan, Selasa (10/11/2026).
Perbedaan itu menunjukkan bahwa keinginan mempertahankan posisi hukum belum tentu sejalan dengan kemungkinan prosedural yang tersedia.
Bola Bergerak ke DPR
Sementara Gibran berusaha mencari jalan keluar, dinamika politik di DPR terus berkembang.
Anggota DPR dari Fraksi PKS, Mardani Ali Sera, menyebut sekitar 50 anggota DPR dari berbagai fraksi telah menandatangani usulan penggunaan hak menyatakan pendapat terkait polemik Gibran.
Usulan tersebut dikabarkan telah disampaikan kepada pimpinan DPR.
Namun, jumlah tanda tangan yang memenuhi syarat pengajuan tidak berarti proses pemakzulan otomatis berjalan sampai tahap pemberhentian.
Usulan itu masih memerlukan proses dan persetujuan sesuai ketentuan DPR. Jika berkembang menjadi pendapat resmi DPR mengenai dugaan pelanggaran atau tidak terpenuhinya syarat jabatan, proses konstitusional berikutnya harus melibatkan MK sebelum kemungkinan diteruskan kepada MPR.
Dengan demikian, tanda tangan puluhan anggota DPR merupakan langkah politik penting, bukan keputusan final mengenai jabatan Gibran.
Di sisi lain, sikap partai-partai di parlemen menjadi faktor yang dapat menentukan apakah usulan tersebut memperoleh dukungan cukup untuk melangkah lebih jauh.
Jabatan Bukan Urusan Pribadi
Polemik Gibran memperlihatkan satu pelajaran penting tentang demokrasi. Jabatan publik tidak hanya bergantung pada hubungan baik dengan pemimpin politik.
Prabowo dapat memberikan nasihat kepada Gibran. DPR dapat menggunakan kewenangan konstitusionalnya. Pengadilan dapat memutus perkara dalam lingkup kewenangannya.
Namun, setiap lembaga mempunyai batas yang tidak boleh dilampaui.
Bagi publik, pertanyaan terpenting bukan semata-mata apakah Gibran akan mundur atau bertahan.
Yang lebih penting adalah apakah persoalan ini diselesaikan melalui prosedur hukum yang jelas, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Sebab, dalam negara demokrasi, bahkan jabatan setinggi wakil presiden tidak boleh bergantung hanya pada keputusan dua orang yang berbicara di balik pintu tertutup. ***
Dapatkan informasi menarik lainnya dengan bergabung di WhatsApp Channel Mulamula.id dengan klik tautan ini.