PERCAKAPAN pribadi, pesan digital, hingga komunikasi melalui perangkat elektronik bisa menjadi sumber bukti penting dalam pengungkapan kejahatan. Namun, ketika negara diberi kewenangan menyadap, muncul persoalan yang tak kalah penting, siapa memastikan kewenangan itu tidak digunakan secara sewenang-wenang?
Penyadapan memang dapat membantu aparat membongkar korupsi, jaringan narkotika, hingga kejahatan terorganisasi. Tetapi, tindakan yang sama juga dapat menembus ruang paling pribadi seseorang.
Persoalannya bukan sekadar apakah penyadapan diperlukan. Indonesia sudah mengakui kewenangan tersebut dalam sejumlah undang-undang. Persoalan yang lebih mendasar adalah bagaimana kewenangan itu dibatasi, diawasi, dan dipertanggungjawabkan.
Apalagi, komunikasi masyarakat kini tidak lagi berhenti pada panggilan telepon. Aktivitas digital menyimpan informasi tentang hubungan pribadi, pekerjaan, aktivitas ekonomi, bahkan kebiasaan seseorang.
Karena itu, penyadapan bukan semata urusan teknologi dan pembuktian perkara. Ada hak konstitusional warga negara yang ikut dipertaruhkan.
Privasi Dijamin Konstitusi
Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 menjamin hak setiap orang atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan rasa aman.
Jaminan itu menjadi landasan penting perlindungan privasi, termasuk komunikasi digital yang tidak ditujukan kepada publik.
Namun, hak atas privasi bukan berarti negara sama sekali dilarang melakukan penyadapan.
Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 memungkinkan pembatasan hak melalui undang-undang dengan persyaratan tertentu, termasuk demi keamanan dan ketertiban umum dalam masyarakat demokratis.
Artinya, negara memiliki ruang melakukan penyadapan untuk kepentingan yang sah. Tetapi, kewenangan tersebut tidak boleh berjalan hanya berdasarkan keinginan pejabat atau kepentingan sebuah institusi.
Baca juga: Mantan Kapolri Listyo Sigit Jadi Tersangka Dugaan Penyadapan Prabowo
Indonesia juga telah meratifikasi Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik melalui UU Nomor 12 Tahun 2005.
Pasal 17 kovenan tersebut melindungi setiap orang dari campur tangan yang sewenang-wenang atau melawan hukum terhadap kehidupan pribadinya.
Dalam konteks penyadapan, perlindungan itu menuntut dasar hukum yang jelas, tujuan yang sah, serta tindakan yang diperlukan dan proporsional.
Sederhananya, aparat tidak semestinya menggunakan tindakan yang sangat mengganggu privasi jika tujuan penegakan hukum masih dapat dicapai melalui cara yang lebih terbatas.
Aturan Masih Terpecah
Indonesia sebenarnya tidak kekurangan aturan mengenai penyadapan.
Pasal 40 UU Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi melarang penyadapan terhadap informasi yang disalurkan melalui jaringan telekomunikasi.
Di sisi lain, undang-undang juga menyediakan pengecualian dan kewenangan tertentu untuk kepentingan penegakan hukum.
KUHP melalui UU Nomor 1 Tahun 2023 bahkan mengatur tindak pidana penyadapan secara khusus.
Pasal 258 ayat (1) mengancam tindakan melawan hukum berupa mendengarkan, merekam, membelokkan, mengubah, menghambat, atau mencatat transmisi informasi elektronik yang tidak bersifat publik dengan pidana penjara paling lama 10 tahun atau denda kategori VI.
Baca juga: Kasus Listyo Sigit, Apa Batas Kewenangan Polisi Menyadap?
Pasal tersebut juga mengatur pengecualian bagi tindakan yang dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau perintah jabatan yang memenuhi syarat hukum.
Masalahnya, kewenangan penyadapan oleh lembaga negara tersebar dalam berbagai aturan sektoral, dengan prosedur dan mekanisme pengawasan yang tidak selalu sama.
Perbedaan itu menimbulkan pertanyaan serius mengenai konsistensi perlindungan hak warga.
Sebuah tindakan yang sangat membatasi privasi seharusnya memiliki standar pengawasan yang jelas, siapa pun lembaga yang melaksanakannya.
MK Sudah Mengingatkan
Persoalan tersebut sebenarnya bukan temuan baru.
Melalui Putusan Nomor 5/PUU-VIII/2010, Mahkamah Konstitusi menilai pengaturan penyadapan membutuhkan undang-undang khusus.
MK menyoroti belum sinkronnya aturan penyadapan, termasuk ketidakjelasan prosedur pemberian izin, batas kewenangan, dan pihak yang berhak melakukannya.
Mahkamah juga menegaskan bahwa pembatasan hak asasi manusia harus memiliki dasar undang-undang, bukan sekadar diserahkan kepada peraturan pemerintah.
Pesannya jelas: efektivitas penyidikan tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan kepastian hukum.
Putusan tersebut menjadi landasan penting untuk mendorong pengaturan penyadapan yang lebih seragam.
Namun, satu hal perlu dibedakan. MK mengakui pentingnya mekanisme perizinan dan pengawasan, tetapi tidak menetapkan bahwa seluruh penyadapan oleh setiap lembaga saat ini wajib memperoleh izin hakim melalui satu prosedur tunggal.
Gagasan menjadikan izin pengadilan sebagai standar umum merupakan pilihan pembaruan hukum yang masih perlu dirumuskan secara jelas.
Pengawasan Harus Diperkuat
Salah satu pilihan pembaruan adalah menempatkan hakim sebagai pengawas independen sebelum penyadapan dilaksanakan.
Dalam mekanisme tersebut, aparat harus menunjukkan alasan yang cukup, tujuan penyadapan, sasaran yang spesifik, serta batas waktu pelaksanaannya.
Untuk keadaan mendesak, undang-undang dapat merancang pengecualian terbatas dengan kewajiban memperoleh pengesahan setelah tindakan dilakukan.
Pengawasan juga tidak semestinya berhenti ketika izin diberikan.
Penggunaan hasil penyadapan, penyimpanan rekaman, pembatasan akses, hingga pemusnahan data yang tidak relevan perlu memiliki standar yang dapat diuji.
Begitu pula mekanisme pengaduan dan pemulihan hak ketika seseorang menjadi korban penyadapan ilegal.
Tanpa pengawasan yang memadai, teknologi penyadapan berisiko bergeser dari sarana mengungkap kejahatan menjadi alat pemantauan dan intimidasi.
Risiko itu tidak hanya menyangkut warga biasa, tetapi juga jurnalis, aktivis, akademisi, dan siapa pun yang menjalankan fungsi pengawasan terhadap kekuasaan.
Negara tentu membutuhkan instrumen yang efektif untuk menghadapi kejahatan yang semakin kompleks.
Namun, kewenangan yang kuat justru memerlukan pembatasan yang kuat pula.
Sebab, persoalan paling mendasar dalam penyadapan bukan hanya siapa yang berwenang mendengarkan percakapan orang lain, melainkan siapa yang dapat menghentikannya ketika kewenangan itu melampaui hukum.
Dapatkan informasi menarik lainnya dengan bergabung di WhatsApp Channel Mulamula.id dengan klik tautan ini.