JAKARTA, mulamula.id – Pemerintah mulai mengerem laju kecerdasan buatan agar tidak melampaui kendali manusia. Bukan dengan menghentikan inovasi, tetapi dengan mendesain ulang cara teknologi itu bekerja.
Pendekatan ini ditegaskan oleh Wakil Menteri Komunikasi dan Digital, Nezar Patria, yang menyebut Indonesia akan menempatkan manusia sebagai pengontrol utama dalam sistem AI.
“Fokus kami bukan pada kekhawatiran, tetapi memastikan manusia tetap memimpin arah penggunaan AI,” ujarnya dalam forum internasional.
Langkah ini menjadi sinyal penting. Indonesia tidak ingin hanya menjadi pengguna AI, tetapi juga pengatur arah penggunaannya.
Manusia Tetap di Pusat
Model yang diusung pemerintah dikenal sebagai human-in-the-loop. Artinya, setiap keputusan penting yang melibatkan AI tetap harus bisa diawasi, dikoreksi, bahkan dihentikan oleh manusia.
Pendekatan ini tidak sekadar teknis. Tapi, menyentuh aspek paling krusial, yakni akuntabilitas.
Baca juga: Perang Iran Berbasis AI, 900 Serangan dalam 12 Jam
Dalam sektor seperti layanan publik, keamanan, hingga ekonomi digital, kesalahan AI bukan hanya soal sistem. Tapi, bisa berdampak langsung pada kehidupan masyarakat.
Karena itu, pemerintah ingin memastikan satu hal. AI boleh canggih, tetapi tidak boleh berjalan sendiri.
Dua Perpres Jadi Fondasi
Untuk mengunci arah tersebut, pemerintah menyiapkan dua Peraturan Presiden (Perpres) yang akan menjadi fondasi tata kelola AI di Indonesia.
Perpres pertama adalah peta jalan pengembangan AI. Di dalamnya, pemerintah menetapkan 10 sektor prioritas, mulai dari pangan, kesehatan, pendidikan, hingga energi dan ekonomi kreatif.
AI tidak hanya akan menjadi alat bantu, tetapi bagian dari strategi pembangunan.
Baca juga: Apakah SEO akan Bertahan di Era AI Search?
Beberapa program bahkan sudah disiapkan sebagai “lahan uji” implementasi. Mulai dari Makan Bergizi Gratis, skrining TBC, hingga deteksi hoaks dan disinformasi.
Perpres kedua fokus pada etika. Ini yang akan menentukan batas, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh AI.
Etika Jadi Garis Pembatas
Dalam aturan etika, pemerintah tidak hanya menyasar pengembang teknologi. Ada tiga aktor yang diatur sekaligus. Pengguna, pelaku industri, dan regulator.
Artinya, tanggung jawab tidak berhenti di pembuat sistem. Pengguna pun akan ikut dimintai pertanggungjawaban.
Baca juga: AI Setara Manusia Tinggal Selangkah Lagi, Dunia Siap?
Salah satu aturan yang disiapkan adalah kewajiban pelabelan konten berbasis AI. Jika dilanggar, sanksinya tidak main-main. Mulai dari pemblokiran hingga pidana, tergantung pelanggaran yang terjadi.
Langkah ini menjadi respons atas meningkatnya risiko disinformasi di era AI generatif.
Fleksibel, Tapi Tetap Terkendali
Pemerintah juga menyadari satu hal penting, teknologi bergerak lebih cepat dari regulasi.
Karena itu, pendekatan yang diambil tidak kaku. Sistem dirancang adaptif, tetapi tetap memiliki kendali yang jelas.
Indonesia juga tidak ingin berjalan sendiri. Dalam forum global, pemerintah mulai membawa perspektif negara berkembang ke dalam diskusi tata kelola AI.
Baca juga: SEO Tak Lagi Cukup, Kini Ada GEO agar Konten Muncul di Jawaban AI
Tujuannya jelas, memastikan akses dan manfaat teknologi tidak hanya dimonopoli negara maju.
Indonesia ingin berperan sebagai jembatan.
Bukan Soal Teknologi, Tapi Kendali
Pada akhirnya, arah kebijakan ini mengirim pesan tegas.
AI bukan sekadar soal kecanggihan teknologi. Ini adalah soal siapa yang memegang kendali.
Jika tidak diatur, AI bisa mempercepat masalah yang sudah ada. Tapi jika dikelola dengan tepat, AI bisa menjadi alat percepatan pembangunan.
Baca juga: GPT-5.4 Resmi Diluncurkan, AI Kini Bisa Mengoperasikan Komputer Sendiri
Indonesia tampaknya memilih jalan tengah, inovasi tetap jalan, tetapi kendali tidak dilepas.
Dan di era ketika mesin semakin pintar, keputusan ini mungkin jadi penentu, apakah manusia tetap menjadi pengarah, atau justru hanya mengikuti arah teknologi. ***
Dapatkan informasi menarik lainnya dengan bergabung di WhatsApp Channel Mulamula.id dengan klik tautan ini.