JAKARTA, mulamula.id – Rencana belajar dari rumah (PJJ) yang sempat muncul sebagai bagian dari strategi penghematan energi akhirnya ditarik mundur. Pemerintah memilih tetap mengutamakan sekolah tatap muka.
Keputusan ini bukan tanpa alasan. Risiko penurunan kualitas belajar jadi pertimbangan utama.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Pratikno, menegaskan pembelajaran harus tetap berjalan optimal. Dan untuk saat ini, cara terbaik tetap lewat kelas langsung di sekolah.
“Proses pembelajaran harus semakin optimal dan jangan sampai timbul learning loss,” ujarnya, Selasa (24/3).
Energi vs Pendidikan
Awalnya, opsi pembelajaran jarak jauh sempat masuk dalam skenario penghematan energi nasional. Tekanan pasokan energi akibat konflik di Timur Tengah mendorong pemerintah mencari cara cepat mengurangi konsumsi, termasuk di sektor pendidikan.
Baca juga: Sekolah Tak Boleh Pakai ChatGPT Sembarangan, Ini Aturan Baru Pemerintah
Dalam rapat koordinasi teknis pekan lalu, skema ini sempat dibahas. Bahkan, model hybrid, gabungan daring dan luring, ikut dipertimbangkan.
Namun, kalkulasi ulang dilakukan. Dampaknya ke kualitas pendidikan dinilai terlalu besar.
Risiko Learning Loss
Learning loss bukan sekadar istilah. Ini soal hilangnya kemampuan belajar siswa, baik secara umum maupun spesifik, akibat gangguan dalam proses pendidikan.
Pengalaman pandemi jadi pelajaran penting. Saat pembelajaran berpindah ke daring, banyak siswa mengalami penurunan pemahaman, keterlambatan adaptasi, hingga kesenjangan akses.
Pemerintah tidak ingin skenario serupa terulang.
Efisiensi Tetap Jalan
Meski PJJ dibatalkan, agenda efisiensi energi tidak berhenti.
Pemerintah tetap mendorong penghematan di sektor publik, termasuk pendidikan, kesehatan, dan layanan umum. Bedanya, pendekatan kini harus lebih selektif.
Baca juga: Sekolah 5 Hari, Ujian Baru bagi Orangtua di Sumut
Pratikno menekankan, kebijakan efisiensi tidak boleh berdampak besar pada kualitas layanan publik.
“Langkah efisiensi harus disusun secara terukur dan berbasis data konsumsi energi serta tingkat mobilitas,” katanya.
Artinya, setiap kebijakan harus dihitung matang. Tidak sekadar cepat, tapi juga tepat.
Kunci di Koordinasi
Pemerintah kini mengandalkan koordinasi lintas kementerian dan lembaga untuk menjaga keseimbangan antara efisiensi energi dan kualitas layanan publik.
Sektor pendidikan jadi contoh paling jelas. Tidak semua kebijakan bisa dipukul rata.
Di tengah tekanan global, pemerintah memilih satu hal: pendidikan tidak boleh dikorbankan. ***
Dapatkan informasi menarik lainnya dengan bergabung di WhatsApp Channel Mulamula.id dengan klik tautan ini.