Indonesia tak ingin hanya jadi pemasok bahan baku data bagi industri kecerdasan buatan dunia.
DUNIA sedang berlomba membangun kecerdasan buatan (AI). Tapi ada satu hal yang sering luput dibahas, dari mana bahan bakunya berasal?
Jawabannya sederhana. Dari kita.
Pemerintah menegaskan, data dan konten digital masyarakat Indonesia kini menjadi fondasi penting dalam pengembangan AI global. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital, Nezar Patria, menyebut setiap jejak digital warga, lokasi, percakapan, unggahan media sosial, bukan lagi sekadar informasi biasa. Itu adalah aset ekonomi.
“Platform global seperti Google, Meta, dan TikTok mengumpulkan dan mengolah data dalam skala besar. Data tersebut dimanfaatkan untuk pengembangan teknologi berbasis big data dan AI,” ujar Nezar dalam forum Indonesia–Finland Roundtable on Data Sovereignty and Cyber Resilience, Senin (2/3).
Baca juga: AI Setara Manusia Tinggal Selangkah Lagi, Dunia Siap?
Artinya jelas. Aktivitas harian kita di internet bisa berubah menjadi model bisnis bernilai miliaran dolar.
Bukan Cuma Data Pribadi
Isu ini tidak berhenti pada perlindungan data pribadi. Konten publik juga ikut terdampak. Artikel berita. Tulisan akademik. Arsip digital. Semua berpotensi digunakan untuk melatih sistem AI.
Pemerintah menyoroti sengketa antara The New York Times dan OpenAI sebagai contoh nyata. Konten jurnalistik yang selama ini diproduksi dengan biaya dan kerja keras redaksi bisa menjadi “bahan bakar” sistem AI. Lalu AI menghasilkan produk komersial baru.
Baca juga: Di Balik Kecerdasan AI, Ada Listrik dan Air yang Terus Terkuras
Masalahnya, siapa yang menikmati nilai tambahnya?
“Jika tidak diatur, nilai tambahnya dinikmati pihak lain. Kita tidak boleh hanya menjadi pasar atau penyedia bahan baku data,” tegas Nezar.
Pernyataan ini seperti alarm. Indonesia adalah salah satu negara dengan pengguna internet terbesar di dunia. Artinya, volume data yang dihasilkan sangat masif. Tanpa regulasi kuat, kita bisa menjadi “tambang digital” bagi raksasa teknologi global.
Menuju Kedaulatan Data
Pemerintah kini meninjau ulang kerangka regulasi nasional agar lebih adaptif terhadap perkembangan AI. Salah satu referensi yang dipelajari adalah tata kelola data Uni Eropa, yang menempatkan hak warga sebagai prioritas.
Konsepnya disebut data sovereignty, kedaulatan data. Negara berhak menentukan bagaimana data warganya dikumpulkan, diolah, dan dimanfaatkan.
Baca juga: Spam dan Scam Jadi Industri Gelap, Negara Tak Bisa Sendirian Melawan
Ini bukan sekadar isu teknis. Tapi, soal posisi tawar Indonesia di ekonomi digital global.
Negara yang mampu mengelola dan mengendalikan data akan lebih kuat dalam negosiasi ekonomi digital. Sebaliknya, negara yang hanya menjadi pasar akan terus berada di posisi lemah.
Ketahanan Siber Jadi Kunci
Selain kedaulatan data, pemerintah juga menekankan pentingnya ketahanan siber. Serangan siber semakin kompleks. Infrastruktur digital nasional harus terlindungi.
Komdigi sedang menyiapkan regulasi khusus sebagai payung hukum perlindungan arsitektur digital nasional. Tujuannya, memastikan data warga tidak hanya aman, tetapi juga memberi manfaat ekonomi nyata bagi bangsa.
Baca juga: ASEAN vs Deepfake, Indonesia Dorong Aturan Bersama Lawan Manipulasi AI
Forum Indonesia-Finlandia menjadi ruang bertukar praktik terbaik soal kedaulatan data dan cyber resilience. Indonesia ingin belajar, tapi juga ingin memastikan kepentingan publik tetap jadi pusat tata kelola digital.
Di era AI, data adalah emas baru. Pertanyaannya bukan lagi apakah kita punya data. Kita punya, dan sangat besar.
Pertanyaannya sekarang, siapa yang mengendalikan nilainya?
Dapatkan informasi menarik lainnya dengan bergabung di WhatsApp Channel Mulamula.id dengan klik tautan ini.