HUTAN Indonesia kembali jadi sorotan dunia. Kali ini bukan karena deforestasi, tapi karena uang dan kepercayaan.
Pemerintah Inggris mengucurkan 12 juta poundsterling atau sekitar Rp275 miliar untuk mendukung pengelolaan hutan berkelanjutan di Indonesia. Dana ini disalurkan lewat Multistakeholder Forestry Programme (MFP) Fase 5, hasil kerja sama Indonesia–Inggris yang sudah berjalan lebih dari dua dekade.
Program ini bukan hal baru. Tapi tantangannya kini berbeda.
Dari Program Lama ke Ujian Baru
MFP sudah berjalan sejak tahun 2000. Selama itu, Indonesia mencatat sejumlah capaian penting. Salah satunya Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK), yang memastikan kayu Indonesia berasal dari sumber legal. Indonesia juga tercatat sebagai negara pertama yang menandatangani FLEGT-VPA, perjanjian dagang kayu legal dengan Uni Eropa.
Baca juga: Hutan Kita Terancam, Jutaan Hektare Legal Dibuka Industri
Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyebut kerja sama ini berperan penting dalam memperbaiki tata kelola hutan. “Pengelolaan hutan yang baik akan meningkatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan,” ujarnya saat peluncuran MFP Fase 5 di Jakarta, Senin (9/2/2026).
Menurutnya, hutan yang dikelola dengan benar bisa membantu menekan risiko banjir dan kerusakan lingkungan yang belakangan makin sering terjadi.
Hutan, Iklim, dan Kepercayaan Global
MFP Fase 5 dirancang berjalan hingga 2029. Fokusnya tidak hanya soal aturan di atas kertas, tapi implementasi di lapangan. Program ini menargetkan penguatan institusi kehutanan, peningkatan transparansi, serta perluasan akses pasar bagi produk kehutanan Indonesia.
Bagi Inggris, dukungan ini punya makna strategis. Duta Besar Inggris untuk Indonesia Dominic Jermey menilai komitmen Indonesia terhadap FOLU Net Sink 2030 memberi sinyal positif ke dunia internasional.
“Hutan yang lebih sehat, masyarakat yang lebih tangguh, dan institusi yang lebih kuat adalah fondasi penting menghadapi krisis iklim,” kata Jermey.
Baca juga: Data Dibuka, Tambang Ilegal dan Sawit Kuasai Jutaan Hektare Hutan
Ia menegaskan, masa depan hutan Indonesia bukan hanya urusan nasional. Dampaknya bersifat global.
Bukan Sekadar Dana
Pendanaan Rp275 miliar ini datang di tengah sorotan dunia terhadap isu iklim dan keanekaragaman hayati. Pasar global kini semakin sensitif terhadap asal-usul produk, termasuk produk kayu dan kehutanan.
Baca juga: Rp175 Triliun Melayang, Hutan Indonesia Digergaji Korupsi
Artinya, uang ini bukan sekadar bantuan. Tapi, menjadi alat uji seberapa konsisten Indonesia menjaga hutannya, menegakkan aturan, dan memastikan manfaatnya dirasakan masyarakat sekitar kawasan hutan.
Ke depan, tantangannya jelas. Kepercayaan internasional hanya bisa dijaga jika kebijakan benar-benar bekerja di lapangan. Di titik inilah, hutan Indonesia sedang diuji. ***
Dapatkan informasi menarik lainnya dengan bergabung di WhatsApp Channel Mulamula.id dengan klik tautan ini.