PEMBANGUNAN di Jawa Barat sedang berpacu dengan waktu. Jalan tol, kawasan industri, perumahan, hingga pusat ekonomi baru terus tumbuh. Tapi di balik laju itu, ada harga mahal yang mulai terasa, yakni krisis ekologis yang kian parah dan makin sering muncul ke permukaan.
Menurut Pakar Ekologi Politik IPB University, Arya Hadi Dharmawan, krisis ekologis di Jawa Barat tidak bisa disamaratakan. Setiap wilayah punya masalah berbeda. Cara membacanya pun tak bisa satu resep untuk semua.
Utara Tertekan Alih Fungsi Lahan
Di wilayah utara Jawa Barat, tekanan datang dari alih fungsi lahan yang masif. Setiap tahun, ribuan hektare lahan berubah menjadi jalan tol, kawasan industri, dan pusat komersial. Lahan pertanian makin terdesak. Di saat yang sama, kawasan pesisir menghadapi abrasi dan penurunan muka tanah.
Baca juga: Jawa Barat Tak Lagi Izinkan Tebang Pohon di Hutan Produksi
Wilayah ini menjadi arena tarik-menarik antara pembangunan dan daya dukung lingkungan. Ketika ruang hijau menyusut, risiko ekologis ikut membesar.
Bandung Raya Rawan dari Hulu ke Hilir
Berbeda lagi dengan wilayah tengah Jawa Barat, terutama Bandung Raya. Masalah utama muncul dari dua arah. Di hulu, deforestasi terus terjadi. Di hilir, urbanisasi berjalan cepat. Penduduk bertambah, kawasan permukiman meluas, sementara ruang resapan air menyempit.
Kondisi ini membuat Bandung Raya semakin rentan terhadap banjir. Lingkungan terdegradasi, sementara beban terhadap infrastruktur kota terus meningkat.
Baca juga: Laut Jawa Kian Sepi Ikan, Alarm Serius bagi Nelayan dan Lingkungan
Di selatan Jawa Barat, krisis ekologis terlihat jelas di sepanjang daerah aliran sungai. DAS Citanduy menjadi salah satu contoh paling nyata. Kerusakan terjadi dari hulu hingga hilir. Hutan berkurang, sedimentasi meningkat, dan aliran sungai kehilangan daya tampungnya.
Barat Padat, Sungai Kian Tertekan
Wilayah barat Jawa Barat menghadapi tekanan urban yang tak kalah berat. Kedekatannya dengan Jakarta menjadikan kawasan ini tujuan utama penduduk penglaju. Bogor, Depok, dan Bekasi tumbuh cepat, tapi tak selalu diiringi tata ruang yang matang.
Dampaknya bukan hanya lingkungan yang tertekan. Konflik lahan, persoalan sosial, hingga meningkatnya kerentanan terhadap bencana ikut muncul.
Baca juga: Puncak Kritis, Alarm Ekologis untuk Jabodetabek
Masalah ini diperparah oleh kondisi sejumlah sungai besar di Jawa Barat. Citarum, Ciliwung, Cisadane, dan Cimanuk tercatat mengalami pencemaran berat dan sedimentasi. Risikonya jelas: banjir di wilayah hilir dan kekeringan di wilayah hulu.
Data Tidak Sinkron
Arya menyoroti satu persoalan mendasar yang kerap luput dibahas, data yang tidak sinkron. Ketika data lingkungan berbeda-beda antarwilayah dan lembaga, kebijakan yang lahir pun berisiko keliru.
Baca juga: Bencana Melanda, Baru Tahu Siapa Penerbit Izin Wisata di Puncak
Rentetan banjir bandang di Bandung Barat pada akhir 2025 menjadi contoh nyata. Perbukitan yang digarap untuk proyek perumahan tanpa drainase memadai memperparah limpasan air. Hutan yang beralih fungsi membuat wilayah hilir menanggung dampaknya.
Jawa Barat kini berada di persimpangan. Pembangunan tetap dibutuhkan. Tapi tanpa perencanaan berbasis data dan ekologi, risikonya bukan hanya lingkungan yang rusak, melainkan keselamatan manusia itu sendiri. ***
Penulis: R. Bestian
Penyunting: Hamdani S Rukiah
Dapatkan informasi menarik lainnya dengan bergabung di WhatsApp Channel Mulamula.id dengan klik tautan ini.