Pergantian Kepala BAIS Jadi Perhatian Publik, Analis Angkat Isu Akuntabilitas

Selamat Ginting. Foto: sgintingofficial.

JAKARTA, mulamula.id Pergantian kepemimpinan di Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI menjadi sorotan publik. Penyerahan jabatan Kepala BAIS kepada Panglima TNI Agus Subiyanto pada Rabu (25/3/2026) terjadi di tengah dugaan keterlibatan personel dalam kasus penyiraman air keras terhadap aktivis Andrie Yunus.

Analis Politik dan Militer Universitas Nasional (UNAS), Selamat Ginting, menilai langkah tersebut bukan sekadar pergantian administratif biasa.

“Ini bukan peristiwa rutin. Ini sinyal bahwa TNI sedang menghadapi ujian serius, bukan hanya soal disiplin internal, tetapi juga legitimasi di ruang publik,” ujar Selamat kepada wartawan.

Kendali Langsung Panglima

Menurut Selamat, keputusan Panglima TNI mengambil alih langsung posisi Kepala BAIS mencerminkan pola manajemen krisis di tubuh militer.

“Dalam organisasi militer, langkah seperti ini menunjukkan adanya kebutuhan stabilisasi cepat. Kendali ditarik ke pusat untuk memastikan situasi tetap terkendali,” katanya.

Baca juga: Prabowo: Penyiraman Air Keras Aktivis KontraS Masuk Terorisme

Ia menjelaskan, setiap pelanggaran oleh personel di satuan strategis seperti BAIS tidak bisa dipandang sebagai kasus individu semata.

“Peristiwa seperti ini bisa berdampak pada rantai komando, kohesi satuan, bahkan keamanan informasi. Karena itu, responsnya harus struktural, bukan hanya penindakan personal,” ujarnya.

Cegah Friksi Internal

Selamat menambahkan, pengambilalihan langsung oleh Panglima juga bertujuan mencegah potensi konflik di dalam organisasi.

“Ada kebutuhan memastikan tidak terjadi loyalitas ganda atau friksi internal yang bisa menghambat proses hukum dan investigasi,” kata dia.

Menurutnya, langkah ini juga dapat dibaca sebagai upaya “sterilisasi organisasi” agar fungsi intelijen tetap berjalan tanpa gangguan.

Tekanan Persepsi Publik

Di sisi lain, Selamat melihat keputusan tersebut tidak lepas dari pertimbangan persepsi publik. Kasus penyiraman air keras dinilai memiliki dampak emosional yang kuat di masyarakat.

Presiden Prabowo Subianto bahkan telah meminta agar kasus ini diusut tuntas.

“Kalau tidak ditangani cepat dan transparan, ini bisa berkembang menjadi krisis kepercayaan terhadap TNI,” ujar Selamat.

Ia menilai, langkah Panglima TNI juga merupakan bentuk pesan bahwa institusi tidak melindungi pelanggaran. “Ini penting untuk mencegah munculnya narasi bahwa militer melindungi anggotanya sendiri,” katanya.

Potensi Penyimpangan Fungsi

Selamat juga menyoroti aspek yang lebih dalam, yakni kemungkinan penyimpangan fungsi intelijen.

“Unit intelijen seharusnya bekerja pada pengumpulan dan analisis informasi strategis. Bukan melakukan tindakan kekerasan terhadap sipil,” ujarnya.

Jika dugaan keterlibatan personel terbukti, menurutnya, hal itu bisa mengindikasikan pergeseran fungsi yang berbahaya.

“Ini bisa menjadi indikasi mission creep, di mana fungsi intelijen bergeser ke tindakan operasional yang tidak semestinya,” kata Selamat.

Ia mengingatkan, penyimpangan semacam ini dapat membuka ruang bagi praktik di luar kendali formal.

Ujian Peradilan Militer

Lebih lanjut, Selamat menegaskan bahwa ujian sesungguhnya ada pada proses hukum yang akan berjalan.

“Publik akan melihat apakah prosesnya transparan, apakah pelaku dihukum setimpal, dan apakah ada keberanian mengungkap keterlibatan pihak lain jika ada,” ujarnya.

Baca juga: Serangan Air Keras ke Aktivis KontraS Disorot PBB, Indonesia Diminta Usut Tuntas

Menurut dia, konsistensi dalam penegakan hukum akan menjadi penentu utama.

“Kalau ditangani terbuka dan tegas, ini bisa menjadi momentum perbaikan. Tapi kalau tidak, justru memperkuat stigma impunitas,” kata Selamat.

Lebih dari Sekadar Rotasi

Selamat menekankan, pergantian di level pimpinan BAIS bukanlah solusi akhir. “Ini baru langkah awal untuk meredam krisis. Yang menentukan adalah konsistensi ke depan,” ujarnya.

Ia menambahkan, yang dipertaruhkan bukan hanya reputasi BAIS, tetapi juga citra TNI secara keseluruhan. “Dalam situasi seperti ini, publik tidak menunggu janji. Publik menunggu bukti,” kata Selamat. ****

Dapatkan informasi menarik lainnya dengan bergabung di WhatsApp Channel Mulamula.id dengan klik tautan ini.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *