Komitmen emisi tak lagi hanya milik negara. Brasil ingin perusahaan, kota, dan daerah juga ikut bertanggung jawab
________________________________________
KONFERENSI iklim COP30 yang akan digelar di Belem, Brasil, November mendatang, bisa menjadi momen bersejarah. Presiden COP30, Andre Correa do Lago, meluncurkan usulan ambisius memperluas jalur pengurangan emisi gas rumah kaca tidak hanya lewat negara, tapi juga dengan melibatkan sektor swasta, kota, dan pemerintah daerah secara resmi dalam skema iklim global.
Melalui sebuah surat resmi yang dirilis pada 20 Juni, Lago menyebut inisiatif ini sebagai langkah untuk menciptakan “NDC global” atau Globally Determined Contributions (GDC). Ini merupakan perluasan dari mekanisme Nationally Determined Contributions (NDC) yang menjadi tulang punggung Perjanjian Paris sejak 2015.
“Tujuan kami adalah membawa dinamika baru bagi aksi iklim global, menyelaraskan upaya yang dilakukan oleh bisnis, masyarakat sipil, dan semua tingkat pemerintahan dalam tindakan yang terkoordinasi,” tulis Lago.
Menjawab Kekosongan Kepemimpinan Global
Langkah ini muncul di tengah kekosongan kepemimpinan dalam kebijakan iklim internasional. Banyak negara telah melewatkan tenggat waktu Februari 2025 untuk memperbarui target iklim mereka. Di sisi lain, sektor swasta dan pemerintah daerah, terutama di negara-negara besar seperti Amerika Serikat, tetap menunjukkan komitmen, meskipun pemerintah pusat mereka tidak sejalan.
Baca juga: COP30, Perjuangan Negara Berkembang untuk Keadilan Iklim
Presiden Donald Trump secara resmi menarik AS dari Perjanjian Paris pada 2020. Meskipun AS kembali bergabung di bawah Presiden Joe Biden, ketidakpastian politik di negara tersebut menimbulkan pertanyaan besar tentang konsistensi kebijakan iklim mereka ke depan. Usulan Lago tidak secara eksplisit menyebut hal ini, namun ia mengakui bahwa kerangka GDC dapat memberi ruang partisipasi bagi aktor-aktor AS yang tetap ingin terlibat.
“Agenda aksi kami membuka banyak ruang bagi pihak AS yang ingin berpartisipasi,” katanya. Ia menambahkan, pendekatan ini bisa menjadi dorongan moral bagi negara-negara lain dengan target konservatif untuk lebih ambisius.
Dari Negara ke Semua Pemangku Kepentingan
Menurut Lago, pemerintah nasional sering terhambat oleh kompleksitas kebijakan dan ekonomi, termasuk tekanan dari industri minyak dan biaya transisi energi. Sebaliknya, banyak perusahaan dan kota justru bergerak lebih cepat dalam menerapkan kebijakan rendah karbon.
Baca juga: 170 Negara Belum Serahkan Target Iklim, Krisis 2°C Mengintai
Hal ini ditegaskan oleh Dan Ioschpe, pengusaha Brasil yang ditunjuk sebagai “champion iklim” untuk COP30. Ia melihat aktor non-negara sebagai mitra penting dalam menjaga suhu bumi tetap di bawah ambang batas 2 derajat Celsius.
“Tak hanya di Amerika Serikat, tetapi secara umum di negara-negara di mana pemerintah nasional tidak terlalu terlibat dalam isu tersebut, kita melihat gubernur, wali kota, dan sektor swasta sangat terlibat,” ujar Ioschpe.
Menuju Belem 2025
COP30 bukan sekadar forum negosiasi. Ini menandai satu dekade perjalanan Perjanjian Paris dan menjadi tonggak penting untuk merefleksikan capaian sekaligus kegagalan global dalam menangani krisis iklim.
Brasil berharap, dengan memperluas kerangka kerja menjadi lebih inklusif, dunia dapat mempercepat langkah dalam mencapai target emisi nol bersih. Usulan ini juga diharapkan mendorong sistem pelaporan dan peninjauan yang lebih komprehensif melalui proses Global Stocktake berikutnya.
Dengan menyambut kontribusi dari lebih banyak aktor, COP30 bisa menjadi titik balik dalam membangun solidaritas iklim lintas sektor, lintas negara, dan lintas batas administratif. ***
Artikel ini hasil kolaborasi antara Mulamula.id dan SustainReview.id, untuk menghadirkan wawasan mendalam seputar isu keberlanjutan dan transformasi hijau.