JAKARTA, mulamula.id – Kursi pimpinan DPR kembali bergeser. Sari Yuliati resmi naik menjadi Wakil Ketua DPR RI untuk sisa masa jabatan 2024–2029.
Penetapan itu berlangsung dalam rapat paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa (27/1/2026). Seluruh anggota dewan yang hadir menyatakan setuju. Aklamasi. Tanpa voting.
Langkah ini menandai babak baru di jajaran pimpinan DPR dari Fraksi Partai Golkar.
Pergantian Resmi di Kursi Pimpinan
Rapat dipimpin Wakil Ketua DPR Saan Mustopa. Ia menyampaikan bahwa pimpinan DPR telah menerima surat resmi dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar.
Isinya, Golkar mengusulkan pergantian Wakil Ketua DPR RI. Nama Adies Kadir digantikan oleh Sari Yuliati.
Baca juga: Thomas Djiwandono Resmi Jadi Deputi Gubernur BI, dari Wamenkeu ke Bank Sentral
Usulan itu langsung dibawa ke forum paripurna. Pimpinan sidang menanyakan persetujuan kepada seluruh anggota dewan. Jawabannya serempak.
“Setuju!”
Ketukan palu pun mengesahkan. Sejak saat itu, Sari Yuliati resmi menjabat sebagai Wakil Ketua DPR RI.
Bukan Sekadar Pergantian Nama
Pergantian ini bukan hanya rotasi jabatan biasa. Ada konteks politik dan kelembagaan yang lebih besar di baliknya.
Sari Yuliati kini masuk dalam jajaran elite pimpinan legislatif. Posisi Wakil Ketua DPR punya peran strategis. Mulai dari pengaturan agenda sidang hingga koordinasi lintas komisi.
Bagi Partai Golkar, ini juga soal menjaga pengaruh di level pimpinan parlemen. Apalagi masa jabatan DPR masih menyisakan beberapa tahun ke depan.
Adies Kadir Beralih Jalur
Nama yang digantikan, Adies Kadir, tidak benar-benar “keluar panggung”. Dalam rapat paripurna yang sama, DPR justru menetapkannya sebagai calon hakim konstitusi (MK) usulan lembaga DPR.
Artinya, Adies berpotensi berpindah dari dunia politik parlemen ke ranah yudisial konstitusi.
Penetapan itu sekaligus membatalkan pencalonan sebelumnya atas nama Inosentius Samsul, yang sempat disetujui DPR pada Agustus 2025.
Baca juga: MKD Putuskan Nasib 5 Anggota DPR: Ada yang Kembali, Ada yang Tetap ‘Parkir’
Perpindahan ini menunjukkan pola yang sering terjadi di politik Indonesia. Figur parlemen berpindah ke lembaga tinggi negara lain. Dari pembuat undang-undang, menuju penafsir konstitusi.
Dinamika Politik di Balik Layar
Publik mungkin melihatnya sebagai seremoni formal. Tapi, di baliknya ada dinamika politik internal partai dan DPR.
Pergantian pimpinan fraksi di level DPR biasanya terkait strategi jangka panjang. Baik untuk konsolidasi kekuatan politik, distribusi peran kader, maupun persiapan menghadapi agenda nasional ke depan.
Dengan masuknya Sari Yuliati, komposisi pimpinan DPR kembali menyesuaikan. Sementara Adies Kadir bersiap menjalani proses berikutnya sebagai calon hakim konstitusi.
Dua jalur kekuasaan. Legislatif dan yudisial. Keduanya kini terhubung lewat satu momen paripurna. ***
Dapatkan informasi menarik lainnya dengan bergabung di WhatsApp Channel Mulamula.id dengan klik tautan ini.