JAKARTA, mulamula.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka babak baru dalam praktik penahanan tersangka korupsi. Untuk pertama kalinya, seorang eks menteri dialihkan dari tahanan rutan ke tahanan rumah.
Adalah Yaqut Cholil Qoumas, mantan Menteri Agama, yang kini menjalani status tersebut. Ia tersangkut kasus dugaan korupsi kuota haji 2023–2024 dengan nilai kerugian negara mencapai Rp 622 miliar.
Langkah ini langsung memantik perhatian. Bukan hanya karena sosoknya, tetapi juga karena pola penanganannya yang tidak biasa.
Bukan karena Sakit, tapi Permohonan Keluarga
KPK menegaskan, pengalihan penahanan ini bukan karena kondisi kesehatan.
Keputusan diambil setelah ada permohonan resmi dari pihak keluarga.
“Permohonan bisa disampaikan, yang selanjutnya akan ditelaah oleh penyidik,” kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, Minggu (22/3/2026).
Baca juga: OTT Pajak Tanpa Parade Tersangka, KUHAP Baru Ubah Wajah KPK
Permohonan itu diajukan pada 17 Maret 2026.
Dua hari kemudian, penyidik mengabulkannya dan mengalihkan status penahanan sejak 19 Maret malam.
Artinya, Yaqut hanya menjalani penahanan di rutan sekitar satu pekan sejak resmi ditahan pada 12 Maret 2026.
KPK: Semua tahanan bisa mengajukan
KPK membuka kemungkinan lebih luas. Tidak hanya Yaqut, semua tahanan pada prinsipnya bisa mengajukan skema serupa.
Namun, keputusan akhir tetap berada di tangan penyidik. “Setiap kasus punya kondisi dan strategi penanganan tersendiri,” ujar Budi.
Baca juga: Awal Masalah Skandal Haji, Kuota Tambahan Jadi Ajang Bancakan
Ini menjadi sinyal penting: penahanan bukan sekadar prosedur, tetapi bagian dari strategi penyidikan.
Ada Dasar Hukum, tapi Tetap Jadi Sorotan
KPK menyebut, pengalihan ini sesuai dengan Pasal 108 ayat (1) dan (11) KUHAP terbaru (UU No. 20 Tahun 2025).
Artinya, secara hukum, langkah ini sah.
Namun secara praktik, ini tetap menjadi preseden baru dalam penanganan kasus korupsi di Indonesia.
Publik pun mulai bertanya.
Apakah ini fleksibilitas hukum yang adaptif, atau justru membuka ruang tafsir baru dalam penegakan hukum?
Dari Regulasi ke Dugaan “Fee Percepatan”
Dalam perkara ini, Yaqut diduga melakukan pengondisian kebijakan kuota haji. Salah satu yang disorot adalah perubahan proporsi kuota tambahan.
Aturan awal menetapkan 92 persen untuk haji reguler dan 8 persen untuk haji khusus.
Namun, diubah menjadi 50:50.
Perubahan ini kemudian diikuti dengan skema “fee percepatan” bagi jemaah haji khusus.
Baca juga: Gratifikasi di Atas Rp1,5 Juta Wajib Lapor ke KPK, Ini Aturan Barunya
Pada 2023, biaya tambahan mencapai 5.000 dolar AS per jemaah.
Di 2024, angkanya sekitar 2.400 dolar AS.
KPK menduga, skema ini menjadi pintu masuk praktik kickback dalam distribusi kuota.
Antara Strategi dan Persepsi Publik
Kasus ini bukan hanya soal angka kerugian negara. Lebih dari itu, ini soal bagaimana hukum dijalankan di ruang publik.
Pengalihan penahanan bisa jadi bagian dari strategi penyidikan. Namun di sisi lain, transparansi dan konsistensi menjadi kunci agar kepercayaan publik tetap terjaga.
Satu hal yang pasti. Langkah ini akan menjadi referensi baru dalam penanganan kasus korupsi ke depan. ***
Dapatkan informasi menarik lainnya dengan bergabung di WhatsApp Channel Mulamula.id dengan klik tautan ini.