JAKARTA, mulamula.id – Rencana impor 105 ribu kendaraan pikap untuk Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) memasuki fase tarik ulur. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad meminta pemerintah menunda kebijakan tersebut. Namun hingga kini, proses impor disebut masih berjalan.
Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara, Joao Angelo De Sousa Mota, memastikan belum ada keputusan resmi yang menyatakan penundaan.
“Sampai saat ini belum ada keputusan resmi untuk menunda,” ujar Joao dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (24/2).
DPR Minta Tunggu Presiden
Sehari sebelumnya, Dasco meminta agar rencana impor ditunda sementara. Alasannya, Presiden Prabowo Subianto masih menjalankan agenda di luar negeri.
Menurut Dasco, pembahasan detail perlu dilakukan setelah Presiden kembali ke Indonesia. Ia menyebut kepala negara akan meminta masukan dari berbagai pihak, termasuk pelaku industri dalam negeri, sebelum mengambil keputusan final.
“Kami sudah menyampaikan pesan untuk ditunda dulu,” kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan.
Agrinas Siap Ikuti Keputusan Negara
Joao menyatakan pihaknya akan berupaya bertemu pimpinan DPR untuk menyampaikan dokumen dan kontrak yang telah dimiliki Agrinas. Ia ingin pembahasan dilakukan berdasarkan informasi yang lengkap.
Sebagai BUMN, kata Joao, Agrinas tunduk pada kebijakan pemerintah dan keputusan negara. “Kalau negara dan DPR mengatakan harus dihentikan, kami hentikan dengan segala risiko,” ujarnya.
Baca juga: DPR Minta Tunda Impor 105 Ribu Pikap untuk Koperasi Desa
Ia menegaskan perusahaan loyal kepada negara dan rakyat, bukan pada tekanan individu atau kelompok tertentu.
Skema Impor 105 Ribu Unit
Agrinas sebelumnya merencanakan impor 105 ribu unit kendaraan untuk mendukung operasional Koperasi Desa Merah Putih.
Pasokan berasal dari dua produsen India:
- 35 ribu pikap dan 35 ribu truk T.7 dari Tata Motors melalui PT Tata Motors Distribusi Indonesia
- 35 ribu pikap dari Mahindra & Mahindra
Kendaraan 4×4 dipilih karena dinilai mampu menjangkau wilayah dengan medan berat, termasuk akses pertanian dan distribusi logistik desa.
Menunggu Keputusan Final
Program Koperasi Desa Merah Putih merupakan salah satu agenda strategis pemerintahan Prabowo untuk memperkuat distribusi ekonomi di tingkat desa. Karena itu, pengadaan kendaraan operasional dalam jumlah besar menjadi bagian penting dari skema tersebut.
Hingga kini, belum ada keputusan resmi pemerintah terkait penundaan atau kelanjutan impor. Proses pembahasan diperkirakan akan berlanjut setelah Presiden kembali dan melakukan evaluasi bersama DPR serta kementerian terkait.
Tarik ulur kebijakan ini pun masih berlangsung, sambil menunggu keputusan negara. ***
Dapatkan informasi menarik lainnya dengan bergabung di WhatsApp Channel Mulamula.id dengan klik tautan ini.