50 Hari Pascabencana Sumatera, 29 Desa Resmi Hilang dari Peta

Foto udara banjir yang merendam kawasan Pidie Jaya, Aceh, akhir Desember 2025. Wilayah ini termasuk daerah terdampak parah dalam rangkaian bencana di utara Sumatera. Foto: HO/ @Zaki Mubarak.

JAKARTA, mulamula.id Bayangkan satu desa hilang dari peta. Bukan hanya rumahnya. Tapi namanya. Administrasinya. Identitas warganya. Itu yang terjadi di utara Pulau Sumatera.

Setelah 50 hari penanganan bencana, jumlah desa yang dinyatakan hilang akibat banjir bandang dan longsor kini mencapai 29 titik. Angka ini naik dari laporan akhir Desember 2025 yang mencatat 22 desa.

Artinya, dampak bencana masih terus bertambah.

Aceh Paling Parah

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebut 21 dari 29 desa yang hilang berada di tiga kabupaten di Aceh, yakni Aceh Tamiang, Nagan Raya, dan Gayo Lues.

Sementara itu, delapan desa lainnya berada di Sumatera Utara, khususnya di Tapanuli Selatan dan Tapanuli Tengah.

Baca juga: Menembus Jalan Runtuh, Relawan Mengantar Harapan ke Gayo

Sumatera Barat tidak mencatat tambahan desa hilang dalam pembaruan terbaru.

Kenaikan angka ini menunjukkan proses pendataan masih berjalan. Kerusakan yang teridentifikasi terus diperbarui.

Lebih dari Sekadar Bangunan

Ketika satu desa hilang, yang lenyap bukan hanya deretan rumah. Desa adalah unit pemerintahan paling dasar. Tempat warga mengurus KTP, surat tanah, bantuan sosial, hingga data kependudukan.

Pemerintah berencana merelokasi 29 desa tersebut, baik secara fisik maupun administratif. Relokasi administratif penting agar wilayah bisa dibangun ulang secara legal dan sistematis.

Tanpa status administratif yang jelas, pembangunan kembali akan terhambat.

Ribuan Kantor Desa Lumpuh

Dampak bencana juga melumpuhkan sistem pemerintahan lokal.

Sebanyak 1.580 kantor desa terdampak. Rinciannya:

  • 1.455 kantor desa di Aceh
  • 93 kantor desa di Sumatera Utara
  • 32 kantor desa di Sumatera Barat

Kerusakan paling parah terjadi di Aceh Utara dan Aceh Tamiang. Di Aceh Utara saja, sekitar 800 kantor desa terdampak.

Baca juga: Degradasi Parah Bentang Alam di Balik Banjir Aceh Timur

Ketika kantor desa rusak, pelayanan publik berhenti. Pendataan korban terhambat. Distribusi bantuan melambat. Administrasi warga tidak berjalan normal.

Ini bukan sekadar krisis infrastruktur. Ini krisis tata kelola di level akar rumput.

Korban dan Pengungsi

Tito juga menyebutkan, total korban jiwa akibat bencana di wilayah utara Sumatera tercatat mencapai 1.205 orang.

Sebanyak 139 orang masih dinyatakan hilang.

Baca juga: Puluhan Kilometer di Atas Lumpur, Warga Gayo Berjalan Demi Dapur

Pada awal bencana, lebih dari 2 juta orang sempat mengungsi. Kini jumlah tersebut menyusut menjadi sekitar 12.994 orang yang tersebar di 52 kabupaten/kota di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Jumlah pengungsi turun. Tapi pemulihan masih panjang.

1.054 Personel IPDN Diterjunkan

Untuk mempercepat pemulihan, menurut Tito, pemerintah mengirim 1.054 personel Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) ke wilayah terdampak mulai awal Januari 2026.

Mereka akan bertugas selama satu bulan di daerah dengan kerusakan terberat, seperti Aceh Utara dan Aceh Tamiang. Tujuannya, membantu roda pemerintahan desa kembali berjalan di tengah kerusakan. ***

Dapatkan informasi menarik lainnya dengan bergabung di WhatsApp Channel Mulamula.id dengan klik tautan ini.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *