JAKARTA, mulamula.id – Pemulihan pascabencana di Sumatra memasuki babak baru. DPR membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pemulihan Pascabencana Sumatra dan memilih Aceh sebagai pusat koordinasi.
Langkah ini bukan simbolik. Satgas akan berkantor langsung di wilayah terdampak agar pengambilan keputusan tak lagi berjarak dari realitas lapangan.
Satu Meja, Banyak Kementerian
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menegaskan, Satgas dirancang sebagai ruang kerja bersama lintas lembaga. Targetnya, koordinasi cepat, eksekusi tepat.
Setiap kementerian dan lembaga diminta menempatkan perwakilan di lokasi yang sama. Bukan sekadar hadir dalam rapat, tapi terlibat dalam pemantauan harian.
Model ini diharapkan memotong jalur birokrasi yang selama ini kerap memperlambat pemulihan pascabencana.
Fokus dari Lapangan, Bukan dari Jakarta
Dasco menyebut, rapat koordinasi di Aceh bukan agenda seremonial. Ini upaya memastikan semua langkah pemulihan berjalan terarah dan terukur.
DPR ingin memastikan apa yang dikerjakan kementerian pusat sejalan dengan kebutuhan daerah.
Tidak tumpang tindih. Tidak saling menunggu.
Baca juga: Target Jelang Ramadan, Korban Banjir Sumatra Pindah dari Pengungsian
Rapat ini dihadiri para kepala daerah terdampak, mulai dari Gubernur Aceh, Sumatra Utara, hingga Sumatra Barat, serta para bupati dan wakil bupati.
Aceh Bicara Dampak Nyata
Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem) memaparkan kondisi lapangan secara terbuka. Banjir dan longsor meninggalkan dampak luas. Dari rusaknya infrastruktur hingga hilangnya tempat tinggal warga.
Pemerintah Aceh sudah menetapkan status tanggap darurat. Evakuasi, distribusi logistik, layanan kesehatan, dan pemulihan awal telah berjalan.
Baca juga: Red Herring Digital, Gosip Menenggelamkan Bencana Sumatra
Namun, skala bencana membuat daerah tak bisa bekerja sendiri. “Kami membutuhkan dukungan pusat yang kuat dan berkelanjutan,” ujar Mualem.
Hunian dan Infrastruktur Jadi Prioritas
Aceh mendorong Satgas segera menghasilkan keputusan konkret. Fokus utamanya ada pada hunian sementara (huntara) dan hunian tetap (huntap) bagi warga terdampak.
Selain itu, percepatan pemulihan jalan, jembatan, listrik, dan komunikasi juga menjadi sorotan.
Tanpa infrastruktur dasar, pemulihan ekonomi dan sosial akan tertahan.
Baca juga: Gelondongan Kayu di Banjir Sumatra, dari Mana Semua ini Berasal?
Mualem juga menekankan pentingnya perlindungan sosial dan kejelasan skema pendanaan agar semua pihak bergerak dengan peran yang jelas.
Ujian Koordinasi Negara
Rapat ini dihadiri jajaran menteri strategis: Menteri Dalam Negeri, PUPR, Perhubungan, Sosial, Keuangan, hingga perwakilan BNPB. PLN dan Telkomsel juga hadir, menandai pentingnya pemulihan layanan dasar.
Bagi publik, Satgas ini menjadi ujian nyata koordinasi negara. Bukan hanya seberapa cepat rapat digelar, tapi seberapa cepat warga bisa kembali hidup normal.
Aceh kini bukan hanya wilayah terdampak. Aceh menjadi pusat kendali pemulihan Sumatra. ***
Dapatkan informasi menarik lainnya dengan bergabung di WhatsApp Channel Mulamula.id dengan klik tautan ini.