BANJIR dan tanah longsor menghantam sejumlah wilayah di Aceh, akhir November 2025. Hujan memang turun deras. Tapi menurut Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), penyebabnya jauh lebih dalam.
Walhi menyebut kerusakan hutan di hulu Daerah Aliran Sungai (DAS) Jambo Aye sebagai faktor utama yang membuat banjir semakin parah dan berulang.
“Kondisi ini bertentangan dengan UUD 1945 karena pengelolaan sumber daya alam yang eksploitatif telah mengorbankan keselamatan warga,” kata Koordinator Bidang Bencana Walhi Sumatra untuk Aceh, Wahdan, Senin (12/1).
Hutan Hulu Makin Terbuka
Pantauan tim bencana Walhi menunjukkan, sepanjang 2024 sekitar 1.100 hektare hutan di DAS Jambo Aye telah rusak. Kerusakan itu terjadi akibat pembukaan lahan perusahaan pemegang Hak Guna Usaha (HGU) serta penebangan di sekitar area konsesi.
Baca juga: Banjir Sumatra Berujung Meja Hijau, Enam Perusahaan Digugat Negara
Analisis citra satelit dari Januari hingga Mei 2025 juga menemukan bukaan lahan besar-besaran di wilayah curam yang terhubung langsung ke anak sungai menuju Sungai Jambo Aye.
Wilayah seperti ini sangat sensitif. Ketika pohon dan vegetasi hilang, tanah tidak lagi mampu menyerap air hujan. Air langsung mengalir deras ke sungai, lalu meluap ke permukiman.
Banjir Kukan Sekadar Cuaca
Walhi Aceh menegaskan bahwa banjir yang terjadi bukanlah murni bencana alam.
Baca juga: Ada Jejak Pembalakan dan Salah Urus di Balik Banjir Sumatra
“Banjir ini adalah bencana ekologis akibat buruknya tata kelola lingkungan, mulai dari penggundulan hutan, pendangkalan sungai, hingga pengerukan bukit,” kata Kepala Divisi Advokasi dan Kampanye Walhi Aceh, Afifuddin Acal.
Ia mendorong pemerintah untuk melakukan restorasi ekologis di wilayah hulu, mengaudit izin usaha yang merusak lingkungan, dan melibatkan masyarakat dalam pengelolaan kawasan sungai.
Tanpa itu, risiko bencana akan terus membesar.
Ancaman Banjir Bisa Jadi Rutin
Menurut Afif, tanpa penyelamatan wilayah hulu, Aceh berpotensi menghadapi banjir besar secara berulang, bahkan bisa menjadi kejadian bulanan.
Dari tingkat nasional, Walhi juga mendorong langkah cepat.
Baca juga: Gelondongan Kayu di Banjir Sumatra, dari Mana Semua ini Berasal?
Manager Penanganan Bencana Walhi Nasional, Melva Harahap, meminta audit perizinan dan penegakan hukum terhadap korporasi dilakukan secara terbuka dan menyeluruh.
“Hak rakyat atas kebutuhan dasar, tanah, dan pemulihan ekonomi harus jadi prioritas utama,” ujarnya.
Saatnya Membenahi Hulu
Kasus DAS Jambo Aye menunjukkan satu hal penting, hutan dan sungai bukan sekadar lanskap, tapi sistem pelindung kehidupan.
Baca juga: Korporasi Pembuat Bencana Sumatra Kini Wajib Pulihkan Lingkungan
Jika kawasan hulu terus dibiarkan rusak, banjir dan longsor akan terus datang, tak peduli seberapa sering sungai dikeruk atau tanggul dibangun.
Bagi warga Aceh, penyelamatan hutan hulu kini bukan lagi pilihan. Itu soal keselamatan. ***
Dapatkan informasi menarik lainnya dengan bergabung di WhatsApp Channel Mulamula.id dengan klik tautan ini.