JAKARTA, mulamula.id – Pemerintah resmi masuk ke tubuh PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk lewat Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau Danantara. Nilainya memang masih kecil. Kepemilikannya bahkan belum menyentuh satu persen. Tapi, sinyal politik dan bisnisnya jauh lebih besar dari angka itu.
Dalam praktiknya, ini bukan sekadar urusan beli saham. Pemerintah mulai masuk lebih dalam ke ekosistem aplikasi transportasi digital yang selama ini dikuasai investor global dan logika pasar.
GoTo adalah perusahaan teknologi yang menaungi layanan transportasi daring, pembayaran digital, hingga e-commerce. Perusahaan ini menjadi salah satu pemain terbesar ekonomi digital Indonesia.
Direktur sekaligus Sekretaris Perusahaan GoTo, R.A. Koesoemohadiani, mengatakan pihaknya memahami Danantara membeli saham GOTO melalui pasar bursa dengan porsi di bawah satu persen dari total saham beredar.
Karena porsinya masih kecil, GoTo tidak wajib membuka detail kepemilikan tersebut ke publik.
Meski begitu, perusahaan menyambut masuknya pemerintah sebagai bentuk kepercayaan terhadap prospek jangka panjang perusahaan.
Bukan Sekadar Investasi
Masuknya pemerintah ke GoTo memunculkan satu pertanyaan besar, apakah ini murni investasi, atau awal dari intervensi kebijakan di industri aplikator?
Jawaban paling dekat tampaknya ada pada pernyataan Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad. Ia menyebut pembelian saham ini berkaitan dengan upaya pemerintah menata ulang ekosistem transportasi online.
Fokusnya ada pada potongan aplikasi.
Baca juga: Potongan Aplikator Ojol Dipangkas Jadi 8%, Driver Dapat Porsi Lebih Besar
Selama ini, pengemudi ojek online kerap memprotes besaran potongan yang dianggap terlalu besar. Pemerintah kini ingin menekan potongan itu menjadi maksimal delapan persen.
Aturan tersebut bahkan sudah masuk ke dalam Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026.
Artinya, kehadiran pemerintah sebagai pemegang saham bisa menjadi pintu baru untuk mempengaruhi arah kebijakan perusahaan dari dalam.
Peta Kekuatan GoTo
Meski pemerintah mulai masuk, struktur kepemilikan GoTo masih didominasi investor global.
Entitas afiliasi SoftBank menjadi pemegang saham terbesar dengan porsi 7,65 persen. Disusul Taobao China Holding dengan 7,43 persen.
Nama besar lain seperti Google Asia Pacific, Tencent, UBS Hong Kong, hingga Peak XV Partners juga masih menjadi pemain penting di belakang GoTo.
Di sisi domestik, Telkomsel tercatat menggenggam hampir dua persen saham. Menariknya, Telkomsel sendiri berada di bawah Telkom, yang kini juga masuk ekosistem Danantara.
Kondisi ini membuat keterhubungan pemerintah dengan GoTo sebenarnya sudah mulai terbentuk bahkan sebelum pembelian saham langsung dilakukan.
William Tanuwijaya, salah satu pendiri Tokopedia, juga masih tercatat memiliki saham baik langsung maupun tidak langsung, meski porsinya kini jauh lebih kecil dibanding investor institusi.
Driver Jadi Faktor Politik Baru
Masuknya pemerintah ke GoTo juga menunjukkan satu hal penting. Driver ojol kini bukan lagi sekadar mitra ekonomi digital, tetapi juga faktor politik dan sosial yang diperhitungkan negara.
Jumlah pengemudi aplikasi yang mencapai jutaan orang membuat isu tarif, potongan aplikasi, dan kesejahteraan driver menjadi sensitif secara politik.
Karena itu, pemerintah tampaknya tidak ingin hanya menjadi regulator dari luar. Pemerintah mulai mengambil posisi sebagai pemegang kepentingan langsung di dalam ekosistem bisnis.
Baca juga: Pelukan Prabowo di Rumah Duka, Tangis Ibunda Ojol Affan Pecah
Strategi seperti ini sebenarnya bukan hal baru di banyak negara. Pemerintah kadang masuk ke sektor strategis bukan untuk menguasai penuh, tetapi untuk memastikan arah kebijakan tetap sejalan dengan kepentingan publik.
Tantangan Besarnya Ada di Sini
Namun langkah ini juga memunculkan tantangan.
Jika pemerintah terlalu jauh masuk ke urusan bisnis aplikator, pasar bisa melihat adanya risiko intervensi berlebihan terhadap perusahaan teknologi.
Sebaliknya, jika pemerintah hanya menjadi pemegang saham pasif, publik bisa mempertanyakan apa manfaat nyata dari langkah tersebut bagi driver dan konsumen.
Di titik ini, keseimbangan menjadi kunci.
GoTo tetap perusahaan publik yang harus menjaga profitabilitas dan kepercayaan investor global. Tetapi di saat yang sama, tekanan agar lebih berpihak pada pengemudi juga semakin besar.
Danantara sendiri disebut akan terus menambah kepemilikan saham GoTo secara bertahap. Namun hingga kini belum ada angka resmi terkait target akhirnya.
Kalau arah ini terus berlanjut, hubungan antara negara dan platform digital di Indonesia tampaknya akan memasuki fase baru. Bukan lagi sekadar regulator dan perusahaan teknologi, tetapi mulai bergerak menjadi mitra strategis dengan kepentingan yang saling terkait. ***
Dapatkan informasi menarik lainnya dengan bergabung di WhatsApp Channel Mulamula.id dengan klik tautan ini.