
JAKARTA, mulamula.id – Nasib satwa di Kebun Binatang Bandung kembali menjadi perhatian. Pemerintah memilih memperpanjang masa transisi pengelolaan eks Bandung Zoological Garden demi memastikan ratusan satwa tetap mendapatkan perawatan yang layak.
Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) Kementerian Kehutanan bersama Pemerintah Kota Bandung resmi memperpanjang Nota Kesepahaman (MoU) terkait penyelamatan satwa dan penanganan pekerja di eks lembaga konservasi tersebut.
Langkah ini diambil setelah masa berlaku kesepakatan sebelumnya berakhir pada 5 Mei 2026.
Pemerintah menegaskan, keselamatan satwa menjadi prioritas utama selama proses transisi berlangsung. Sebab, dalam situasi pergantian pengelola, risiko terganggunya pemeliharaan satwa selalu menjadi perhatian besar.
Baca juga: Darurat Ekologi, Satwa Liar Terjepit di Tengah Sawit dan Tambang
Direktur Jenderal KSDAE Kementerian Kehutanan, Satyawan Pudiyatmoko, mengatakan pemerintah pusat dan Pemerintah Kota Bandung terus melakukan koordinasi intensif agar seluruh satwa tetap mendapatkan perawatan sesuai prinsip kesejahteraan satwa atau animal welfare.
“Keputusan ini diambil berdasarkan pertimbangan utama terhadap keselamatan dan kesejahteraan satwa,” kata Satyawan.
Ia juga menegaskan pemerintah berharap pengelolaan lembaga konservasi ke depan dilakukan pihak yang lebih profesional, akuntabel, dan memenuhi standar pengelolaan satwa modern.
Fokus Selamatkan Satwa
Dalam masa perpanjangan MoU ini, Pemerintah Kota Bandung akan menanggung berbagai kebutuhan dasar satwa. Mulai dari pakan, obat-obatan, vitamin, hingga kebutuhan teknis lain selama masa transisi berlangsung.
Tak hanya itu, pemerintah daerah juga tetap menanggung honor pekerja serta pembayaran utilitas seperti listrik, air, dan internet.
Langkah tersebut penting karena lembaga konservasi bukan sekadar tempat wisata. Kebun binatang modern juga memiliki fungsi konservasi, edukasi, dan perlindungan satwa.
Baca juga: Biodiversitas Sumatra Masuk Zona Bahaya
Definisi sederhananya, lembaga konservasi adalah fasilitas yang bertugas menjaga kelangsungan hidup satwa melalui pemeliharaan, perlindungan, hingga edukasi kepada publik.
Karena itu, ketika pengelolaan terganggu, dampaknya tidak hanya menyangkut bisnis wisata, tetapi juga menyentuh aspek kesejahteraan satwa.
Pengelola Baru Dicari
Pemerintah Kota Bandung kini mulai membuka proses seleksi pengelola baru secara terbuka sejak 6 Mei 2026.
Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, mengatakan proses pemilihan dilakukan secara transparan agar menghasilkan pengelola yang memiliki pengalaman dan komitmen kuat terhadap konservasi satwa.
Menurut Farhan, pengelola baru nantinya diharapkan mampu membawa konsep lembaga konservasi yang lebih modern dan berorientasi pada kesejahteraan satwa.
“Kami menargetkan paling lambat 29 Mei 2026 sudah ada pengelola baru,” jelasnya.
Baca juga: 62 Pesut dan Sebuah Ironi di Sungai Mahakam
Target itu dinilai penting agar proses transisi tidak terlalu panjang dan kondisi satwa tetap stabil.
Wajah Baru Kebun Binatang?
Kasus Bandung Zoo juga memperlihatkan perubahan cara pandang publik terhadap kebun binatang. Dulu, banyak lembaga konservasi lebih dikenal sebagai tempat hiburan keluarga.
Kini, tekanan publik terhadap isu kesejahteraan satwa semakin besar.
Kebun binatang modern dituntut tidak hanya memamerkan satwa, tetapi juga memastikan standar kesehatan, ruang hidup, hingga pola perawatan yang sesuai.
Baca juga: Selamatkan Gajah Sumatra, Aceh Jadi Fokus Konservasi
Di banyak negara, isu animal welfare bahkan mulai menjadi indikator utama dalam penilaian kualitas lembaga konservasi.
Artinya, proses pencarian pengelola baru Bandung Zoo bukan hanya soal administrasi. Ini juga menjadi ujian apakah lembaga konservasi di Indonesia bisa bergerak menuju model pengelolaan yang lebih profesional, transparan, dan berorientasi pada kesejahteraan satwa. ***
Dapatkan informasi menarik lainnya dengan bergabung di WhatsApp Channel Mulamula.id dengan klik tautan ini.