JAKARTA, mulamula.id – Majelis Ulama Indonesia (MUI) resmi menetapkan penggunaan rokok elektrik atau vape sebagai perbuatan haram. Ketentuan tersebut tidak hanya menyasar pengguna, tetapi juga mencakup kegiatan produksi dan perdagangan vape.
Keputusan itu tertuang dalam Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026 tentang Hukum Penggunaan Rokok Elektrik (REL)/Vape, yang ditetapkan pada Jumat (6/11/2026) dan diumumkan kepada publik pada Senin (9/11/2026).
MUI bahkan mendesak Presiden bersama DPR menyusun undang-undang yang melarang vape berikut sanksinya. Langkah tersebut dinilai diperlukan untuk melindungi masyarakat dari risiko kesehatan dan penyalahgunaan rokok elektrik sebagai sarana konsumsi narkotika.
Tiga Dasar Pengharaman Vape
Ketua MUI Bidang Fatwa, Prof KH Asrorun Niam Sholeh, menjelaskan keputusan tersebut mempertimbangkan tiga persoalan utama, yakni dampak kesehatan, kerusakan lingkungan, serta risiko penyalahgunaan perangkat vape untuk narkotika dan zat adiktif lainnya.
“Menggunakan rokok elektrik (REL)/vape hukumnya haram karena membahayakan kesehatan, merusak lingkungan, dan untuk mencegah (sadd al dzariah) agar tidak dijadikan sebagai sarana peredaran dan konsumsi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya,” ujar Asrorun Niam sebagaimana dikutip dari MUI Digital, Senin (9/11/2026).
Baca juga: Indonesia Atur Vape Lewat Cukai, Singapura Pilih Jalur Larangan Total
Dalam fatwanya, MUI menjelaskan bahwa vape bekerja menggunakan perangkat bertenaga baterai atau sumber energi lainnya untuk memanaskan cairan yang menghasilkan aerosol yang kemudian dihirup pengguna.
Kandungan nikotin menjadi salah satu perhatian karena bersifat adiktif dan memengaruhi sistem saraf.
MUI juga menggunakan prinsip sadd al-dzariah, yakni upaya mencegah sesuatu yang berpotensi menjadi jalan menuju perbuatan terlarang.
Dengan pertimbangan tersebut, MUI menilai pengendalian vape tidak cukup hanya diarahkan pada penyalahgunaannya.
Produsen dan Pedagang Terdampak
Keputusan MUI mencakup seluruh rantai kegiatan usaha vape.
Dalam ketentuan hukum fatwa, MUI menyatakan bahwa memproduksi dan memperjualbelikan rokok elektrik juga berstatus haram.
Artinya, menurut pandangan hukum Islam yang ditetapkan MUI, persoalan vape bukan hanya tanggung jawab konsumen. Pelaku industri dan pedagang turut menjadi sasaran ketentuan tersebut.
MUI juga secara khusus mengharamkan penyalahgunaan vape sebagai sarana konsumsi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.
Penetapan ini berpotensi memunculkan perdebatan mengenai masa depan industri vape, termasuk bagaimana kegiatan usaha yang selama ini diatur pemerintah akan diperlakukan apabila rekomendasi pelarangan diterima.
Namun, ketentuan haram dalam fatwa tidak serta-merta menjadikan seluruh kegiatan usaha vape sebagai tindak pidana. Pemberlakuan larangan negara dan sanksinya tetap memerlukan dasar hukum yang berlaku.
Pemerintah Diminta Bertindak Cepat
Selain menetapkan ketentuan hukum agama, MUI mengeluarkan 12 rekomendasi yang ditujukan kepada pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga pendidikan, hingga masyarakat.
Salah satu rekomendasi utamanya adalah meminta Presiden bersama DPR segera menyusun undang-undang yang mengatur pelarangan vape beserta sanksinya.
MUI juga meminta Kementerian Kesehatan menyiapkan kebijakan larangan penggunaan rokok elektrik, sementara Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) didorong memperketat pengawasan produk.
Baca juga: Tren Merokok Terkini: Konvensional Tergeser, Perokok Vape Melonjak 10 Persen
Kementerian Perindustrian diminta mengevaluasi kebijakan perizinan industri vape, sedangkan Kementerian Keuangan didorong meninjau kebijakan fiskal dengan mempertimbangkan perlindungan kesehatan masyarakat.
MUI turut meminta Badan Narkotika Nasional (BNN) dan aparat penegak hukum memperketat penindakan terhadap penyalahgunaan perangkat vape untuk peredaran narkotika.
Fatwa Belum Menjadi Undang-Undang
Meski MUI telah menetapkan vape haram, secara hukum nasional Indonesia masih memiliki kerangka pengaturan rokok elektronik.
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang pelaksanaan Undang-Undang Kesehatan, antara lain, melarang penjualan produk tembakau dan rokok elektronik kepada orang berusia di bawah 21 tahun serta perempuan hamil.
Peraturan tersebut juga mengatur pembatasan lokasi penjualan, iklan, dan pemasaran rokok elektronik.
Dengan demikian, fatwa MUI dan peraturan pemerintah berada dalam ranah yang berbeda. Fatwa memberikan panduan hukum keagamaan, sedangkan pelarangan yang dapat ditegakkan melalui sanksi negara harus berdasarkan peraturan perundang-undangan.
Belum ada kepastian apakah pemerintah akan mengadopsi seluruh rekomendasi MUI menjadi larangan nasional.
Bagi masyarakat, terutama pengguna vape dan pelaku usaha, keputusan ini menjadi perkembangan penting. Perhatian kini tidak hanya tertuju pada ketentuan agama, tetapi juga pada kemungkinan perubahan kebijakan pemerintah terhadap industri rokok elektronik. ***
Dapatkan informasi menarik lainnya dengan bergabung di WhatsApp Channel Mulamula.id dengan klik tautan ini.