JAKARTA, mulamula.id – Polemik impor 105 ribu mobil pikap untuk program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) kembali memanas. Ketua Badan Anggaran DPR, Said Abdullah, menilai rencana tersebut berpotensi merugikan perekonomian nasional dan perlu dipikirkan ulang.
Menurut Said, aksi korporasi yang menggunakan dana APBN harus selaras dengan arah kebijakan Presiden Prabowo Subianto, yang menekankan penguatan ekonomi domestik.
Ia mengingatkan bahwa program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih dirancang untuk menggerakkan ekonomi desa dan memperkuat rantai pasok dalam negeri.
“Arsitektur ekonomi yang dibangun presiden bertujuan memperkuat sirkulasi ekonomi desa dan mengurangi ketergantungan impor,” ujarnya dalam keterangan, Rabu (25/2).
Dinilai Tak Sejalan Visi Ekonomi
Said menilai rencana impor 105 ribu kendaraan niaga oleh PT Agrinas Pangan Nusantara menunjukkan belum sepenuhnya selaras dengan visi penguatan industri nasional.
Baca juga: DPR Minta Tunda Impor 105 Ribu Pikap untuk Koperasi Desa
Ia menyoroti kondisi sektor manufaktur yang dalam satu dekade terakhir pertumbuhannya kerap berada di bawah pertumbuhan PDB. Padahal, sektor ini dinilai penting untuk hilirisasi sumber daya alam dan penciptaan lapangan kerja.
“Lebih dari satu juta sarjana kita menganggur. Industri manufaktur seharusnya menjadi penopang,” kata Said.
Hitung-hitungan Dampak Ekonomi
Said juga merujuk pada kajian Center of Economic and Law Studies (Celios). Dalam perhitungan yang beredar di berbagai media, rencana impor tersebut berpotensi:
- Menggerus PDB hingga Rp39,29 triliun
- Menurunkan pendapatan masyarakat Rp39 triliun
- Memangkas surplus industri otomotif Rp21,67 triliun
- Mengurangi pendapatan tenaga kerja rantai pasok Rp17,39 triliun
- Menekan penerimaan pajak bersih hingga Rp240 miliar
Angka-angka tersebut, menurutnya, perlu menjadi bahan evaluasi sebelum kebijakan diambil.
Ia mempertanyakan apakah Agrinas telah berkomunikasi dengan asosiasi industri dalam negeri, seperti Gaikindo, mengingat volume 105 ribu unit hampir setara dengan produksi mobil niaga dalam satu tahun.
Soal APBN dan Risiko Jangka Panjang
Rencana pembelian kendaraan ini menggunakan APBN dan bersifat multiyears. Dalam kondisi ruang fiskal yang terbatas, Said menilai setiap belanja negara harus dihitung manfaat ekonominya secara menyeluruh.
Ia juga menyinggung aspek aftersales, ketersediaan suku cadang, hingga jaringan bengkel.
Baca juga: Tarik Ulur Impor Pikap Kopdes: DPR Minta Tunda, Agrinas Jalan Terus
“Bisa jadi harga beli lebih murah, tetapi jika dihitung biaya jangka panjangnya, belum tentu lebih efisien,” ujarnya.
Menurut Said, pertimbangan efisiensi tidak bisa berdiri sendiri. Dampak terhadap industri dalam negeri harus menjadi faktor utama.
grinas: Impor Masih Berjalan
Sebelumnya, Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara, Joao Angelo De Sousa Mota, memastikan proses impor masih berjalan. Hingga kini belum ada keputusan resmi pemerintah untuk menghentikan pengadaan tersebut.
Sebagian unit disebut telah tiba di Indonesia. Pengadaan ini ditujukan untuk mendukung operasional logistik desa melalui kendaraan pikap 4×4 dari produsen India, termasuk Tata Motors dan Mahindra & Mahindra.
Joao menyatakan Agrinas sebagai BUMN tunduk pada keputusan negara. Jika pemerintah dan DPR memutuskan menghentikan impor, perusahaan siap mengikuti.
Menunggu Keputusan Negara
Perdebatan impor pikap Kopdes kini tidak hanya soal harga, tetapi juga arah kebijakan industri nasional. Di satu sisi, ada pertimbangan efisiensi anggaran. Di sisi lain, ada dorongan memperkuat manufaktur dalam negeri.
Keputusan akhir akan menjadi penentu apakah program logistik desa berjalan dengan skema impor atau membuka ruang produksi dalam negeri.
Untuk sementara, proses impor masih berlangsung sambil menunggu sikap resmi pemerintah. ***
Dapatkan informasi menarik lainnya dengan bergabung di WhatsApp Channel Mulamula.id dengan klik tautan ini.