JAKARTA, mulamula.id – Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad meminta pemerintah menunda rencana impor 105.000 unit kendaraan dari India untuk operasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).
Permintaan itu disampaikan karena Presiden Prabowo Subianto masih berada di luar negeri. Menurut Dasco, pembahasan detail sebaiknya dilakukan setelah kepala negara kembali ke Indonesia.
Ia menyebut pengadaan dalam skala besar perlu dikaji bersama Presiden dan mempertimbangkan kesiapan industri dalam negeri.
“Presiden nanti akan membahas detailnya dan tentu akan meminta pendapat serta mengkalkulasi kesiapan perusahaan dalam negeri,” kata Dasco di Gedung DPR, Senin (23/2/2026).
Rencana Impor 105.000 Unit
Sebelumnya, PT Agrinas Pangan Nusantara menyatakan tengah mengimpor 105.000 unit kendaraan dari India untuk mendukung operasional koperasi desa.
Rinciannya terdiri atas:
- 35.000 pikap 4×4 dari Mahindra & Mahindra
- 35.000 pikap 4×4 dan 35.000 truk roda enam dari Tata Motors
Sebanyak 200 unit pikap disebut telah tiba di Indonesia. Targetnya, 1.000 unit masuk hingga akhir bulan ini, dengan pengiriman dilakukan bertahap sepanjang tahun.
Direktur Utama Agrinas, Joao Angelo De Sousa Mota, menyebut harga yang lebih kompetitif menjadi pertimbangan utama pengadaan dari India. Ia mengatakan harga pikap 4×4 di pasar domestik relatif tinggi, sementara produsen India menawarkan harga yang lebih rendah sehingga dinilai lebih efisien bagi anggaran negara.
Selain faktor harga, ia menyebut kapasitas produksi dalam negeri belum mampu memenuhi kebutuhan hingga 70.000 unit pikap 4×4 dalam waktu yang ditentukan.
Skala Proyek dan Konteks Industri
Pengadaan 105.000 kendaraan dalam satu program tergolong proyek logistik besar. Nilainya signifikan karena terkait belanja berbasis APBN dan distribusi operasional koperasi desa di berbagai wilayah.
Kendaraan 4×4 dipilih karena dinilai mampu menjangkau daerah dengan medan berat, termasuk akses ke lahan pertanian dan wilayah dengan infrastruktur terbatas.
Di sisi lain, proyek dalam skala ini juga bersinggungan dengan ekosistem industri otomotif nasional. Pelaku industri sebelumnya mendorong agar proyek pemerintah tetap memberi ruang bagi produk dalam negeri, terutama pada program berbasis anggaran negara.
Permintaan penundaan dari DPR membuka ruang evaluasi lebih lanjut. Pemerintah kini dihadapkan pada dua pertimbangan utama: efisiensi belanja dan kesiapan industri domestik.
Program Strategis Presiden
Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih merupakan salah satu program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat distribusi pangan dan aktivitas ekonomi di tingkat desa.
Karena itu, keputusan terkait pengadaan kendaraan operasional dinilai strategis. Skemanya tidak hanya berdampak pada distribusi logistik desa, tetapi juga pada kebijakan industri dan perdagangan.
Hingga kini, pemerintah belum menyampaikan keputusan final terkait usulan penundaan tersebut. Pembahasan lanjutan diperkirakan dilakukan setelah Presiden kembali ke Indonesia. ***
Dapatkan informasi menarik lainnya dengan bergabung di WhatsApp Channel Mulamula.id dengan klik tautan ini.