JAKARTA, mulamula.id – Pemerintah memperketat pengawasan haji ilegal. Langkah ini diambil setelah praktik penipuan dan keberangkatan non-prosedural kembali meningkat menjelang puncak musim haji 2026.
Koordinasi lintas lembaga diperkuat. Kementerian Haji dan Umrah menggandeng Kepolisian RI untuk mempercepat pencegahan sekaligus penindakan. Fokusnya untuk memutus rantai penipuan yang kian rapi memanfaatkan ruang digital.
Modus Lama, Cara Baru
Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak, mengungkapkan bahwa praktik haji ilegal masih didominasi pola lama. Namun, kanalnya berubah.
Penawaran kini banyak muncul lewat iklan digital. Narasinya meyakinkan. Harganya seringkali lebih murah. Tapi ujungnya sama, jemaah gagal berangkat atau terlantar.
“Praktik penipuan melalui iklan haji palsu masih terjadi. Ini butuh kerja bersama lintas institusi,” ujarnya.
Baca juga: 122 Kloter Berangkat, Layanan Haji 2026 Stabil
Pemerintah menilai, literasi publik belum cukup kuat untuk membedakan layanan resmi dan ilegal. Celah ini dimanfaatkan pelaku.
Tiga WNI Ditangkap di Saudi
Masalah ini tidak lagi berhenti di dalam negeri. Kasusnya sudah lintas negara.
Aparat keamanan Arab Saudi menangkap tiga warga negara Indonesia. Mereka diduga terlibat dalam promosi dan penipuan haji ilegal di wilayah Saudi.
Pemerintah Indonesia kini berkoordinasi intensif dengan otoritas Saudi. Tujuannya dua, memastikan proses hukum berjalan dan memberikan pendampingan kepada WNI.
Langkah ini menunjukkan bahwa risiko haji ilegal bukan sekadar gagal berangkat. Tapi, juga bisa berujung kasus hukum di luar negeri.
Satgas Haji Diperkuat
Untuk merespons situasi ini, pemerintah memperkuat Satgas Pencegahan Haji Ilegal. Tim ini melibatkan banyak pihak.
Mulai dari Polri, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, hingga Kementerian Haji. Tugasnya tidak hanya mengawasi, tapi juga menindak.
Baca juga: 25 Tahun ke Depan, Haji Tak Lagi Didominasi Musim Panas
Dedi Prasetyo menegaskan, pendekatan yang digunakan bersifat ganda, preventif dan represif. “Satgas fokus pada pencegahan sekaligus penegakan hukum. Ada pelaku yang berulang, bahkan residivis,” katanya.
Data laporan masyarakat menunjukkan tren meningkat. Beberapa kasus selesai melalui mediasi. Namun, jika gagal, proses hukum tetap dijalankan.
Tujuannya jelas, efek jera.
Polri Diperluas hingga Saudi
Langkah berikutnya lebih strategis. Pemerintah akan menambah peran Polri dalam operasional haji di Arab Saudi.
Personel tambahan akan ditempatkan untuk mendukung pengamanan dan tata kelola jemaah Indonesia. Bahkan, ke depan, unsur Polri akan masuk dalam struktur Amirul Hajj.
Artinya, pengawasan tidak hanya dilakukan di dalam negeri. Tapi juga langsung di titik krusial pelaksanaan ibadah.
Jangan Tergiur Tawaran Murah
Pemerintah kembali mengingatkan masyarakat. Tawaran haji murah dan cepat hampir selalu berisiko.
Haji adalah ibadah yang sangat diatur. Visa, kuota, dan penyelenggara harus sesuai ketentuan resmi pemerintah Indonesia dan Arab Saudi.
Jika tidak, risikonya besar. Mulai dari gagal berangkat, kerugian finansial, hingga masalah hukum.
Pastikan legalitas sebelum berangkat. ***
Dapatkan informasi menarik lainnya dengan bergabung di WhatsApp Channel Mulamula.id dengan klik tautan ini.