JAKARTA, mulamula.id – Presiden Prabowo Subianto kembali melempar pesan keras soal masa depan Indonesia. Di forum Indonesia Economic Outlook 2026, Jumat (13/2), ia menegaskan, Indonesia Baru tidak boleh memberi ruang bagi korupsi.
“Kita harus ada The New Indonesia. The New Indonesia tidak boleh, tidak boleh ada korupsi!” ucapnya lantang.
Pesan itu langsung jadi sorotan. Bukan hanya karena dikemas dengan gaya khas Prabowo. Tapi karena ia menyentuh isu paling sensitif, bersih atau tidaknya negara ini dalam mengelola kekuasaan.
Demokrasi yang “Lumayan”
Dalam pidatonya, Prabowo juga menyinggung sistem demokrasi Indonesia. Ia bahkan bercanda soal posisinya sebagai presiden.
“Untung kita masih negara demokrasi. Agak demokrasi lah. Lumayan lah demokrasi kita kan? Kalau enggak ada demokrasi, gue enggak jadi presiden.”
Baca juga: Prabowo Singgung Pilpres 2029, “Kalau Rakyat Pilih Lagi, Apa Salah?”
Kalimat itu terdengar santai. Tapi, maknanya serius. Ia ingin menegaskan bahwa legitimasi kepemimpinan datang dari proses demokrasi.
Di tengah kekhawatiran publik soal arah pemerintahan, pernyataan ini bisa dibaca sebagai sinyal, demokrasi tetap jadi fondasi. Setidaknya secara prinsip.
Perlu “Sedikit Otoriter”?
Namun, bagian paling memancing diskusi muncul saat ia merespons kritik soal gaya kepemimpinannya yang dianggap otoriter.
Menurutnya, ketegasan kadang dibutuhkan. Terutama saat berhadapan dengan koruptor. “Jangan-jangan perlu juga sedikit-sedikit otoriter untuk melawan koruptor-koruptor itu,” ujarnya.
Baca juga: CPO Disulap Jadi Limbah, Negara Rugi Belasan Triliun
Pernyataan ini langsung memicu tafsir beragam. Di satu sisi, publik memang ingin korupsi diberantas tanpa kompromi. Di sisi lain, istilah “otoriter” dalam demokrasi selalu jadi alarm kewaspadaan.
Pertanyaannya, sampai sejauh mana ketegasan bisa diterima tanpa menggerus kebebasan sipil?
Hukum Tegas, Bukan Alat Politik
Prabowo menegaskan satu garis tebal. Penegakan hukum harus keras. Tapi tidak boleh jadi senjata politik.
“Saya bertekad, patuhi hukum! Tidak ada kompromi. Tapi, tidak boleh ada miscarriage of justice. Tidak boleh hukum dipakai alat untuk ngerjain lawan politik.”
Baca juga: Adik Ungkap Presiden Prabowo Pernah Ditawari Suap Rp16,5 Triliun
Prabowo juga menekankan pentingnya kepastian hukum. Baginya, stabilitas nasional hanya bisa tercapai jika rakyat merasa hidup di negara yang bersih dan adil.
Dapatkan informasi menarik lainnya dengan bergabung di WhatsApp Channel Mulamula.id dengan klik tautan ini.