JAKARTA, mulamula.id – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai menggeser strategi penanganan polusi udara. Bukan lagi sekadar pembatasan, tetapi intervensi dari hulu ke hilir, mulai energi, transportasi, hingga pengelolaan sampah.
Langkah ini menunjukkan satu arah baru. Polusi tidak lagi diperlakukan sebagai masalah musiman, tetapi sebagai persoalan sistemik yang butuh solusi lintas sektor.
Energi dari Sampah
Salah satu strategi utama adalah pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa). Targetnya tidak kecil. Kapasitas listrik yang dihasilkan diproyeksikan mencapai 120 megawatt.
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menegaskan bahwa proyek ini menjadi prioritas dalam menekan polusi sekaligus mengatasi persoalan sampah.
PLTSa bukan hanya soal energi alternatif. Ini adalah upaya mengurangi volume sampah yang selama ini menumpuk dan berkontribusi pada emisi gas berbahaya.
Dengan kata lain, satu kebijakan menyasar dua masalah sekaligus: krisis sampah dan kualitas udara.
Bayang-bayang Batubara
Namun, sumber polusi Jakarta tidak berhenti di dalam kota. Ada faktor eksternal yang tak kalah besar, industri berbasis batu bara di wilayah sekitar.
Salah satu yang disorot adalah kawasan Suralaya di Cilegon, Banten. Aktivitas pembangkit listrik tenaga batu bara di wilayah ini dinilai memberi kontribusi signifikan terhadap polusi udara yang masuk ke Jakarta.
Baca juga: Udara Jakarta Masih Kotor, Perda Lama Jadi Sorotan
Arah kebijakannya mulai jelas. Jika emisi dari kawasan ini bisa ditekan, dampaknya akan langsung terasa di ibu kota.
Artinya, solusi polusi Jakarta tidak bisa berdiri sendiri. Ia membutuhkan koordinasi lintas wilayah dan lintas kebijakan energi nasional.
Target 10 Ribu Bus Listrik
Di sektor transportasi, Pemprov DKI memasang target ambisius. Pada 2030, seluruh armada bus Transjakarta ditargetkan beralih ke kendaraan listrik.
Jumlahnya tidak main-main, sekitar 10.000 unit.
Saat ini, progresnya masih di tahap awal. Baru sekitar 460 bus listrik yang beroperasi. Namun, pengadaan akan dipercepat dalam beberapa tahun ke depan.
Langkah ini penting. Transportasi publik adalah salah satu kontributor utama emisi di kota besar.
Jika konversi ini berhasil, Jakarta bisa memangkas emisi dalam skala signifikan sekaligus memberi contoh bagi kota lain di Indonesia.
Sampah yang Belum Selesai
Di sisi lain, persoalan sampah masih menjadi pekerjaan rumah.
Insiden longsor di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantar Gebang membuat distribusi sampah terganggu. Dampaknya langsung terasa di sejumlah titik, termasuk Penjaringan, Jakarta Utara.
Baca juga: Longsor Sampah Bantar Gebang, Alarm Keras Krisis Pengelolaan Sampah Jakarta
Penumpukan sampah ini bukan hanya soal estetika kota. Ia juga berpotensi memperburuk kualitas udara dan kesehatan masyarakat.
Pemprov DKI kini bergerak cepat untuk mengatasi dampak jangka pendeknya. Namun, kejadian ini sekaligus menjadi pengingat bahwa sistem pengelolaan sampah Jakarta masih rentan.
Antara Ambisi dan Realitas
Langkah-langkah yang disiapkan Pemprov DKI menunjukkan satu hal: Jakarta mulai serius membangun ekosistem pengendalian polusi.
Mulai dari energi berbasis sampah, tekanan terhadap sumber emisi eksternal, hingga elektrifikasi transportasi publik.
Namun, tantangannya juga tidak kecil.
Baca juga: Jakarta Disebut Kota dengan Tekanan Air Ekstrem, Apa Artinya?
Polusi udara Jakarta adalah hasil dari kombinasi faktor: urbanisasi, ketergantungan energi fosil, dan lemahnya sistem pengelolaan limbah.
Artinya, keberhasilan kebijakan ini tidak hanya bergantung pada target yang ambisius, tetapi pada konsistensi implementasi di lapangan.
Jika tidak, Jakarta berisiko kembali terjebak dalam siklus yang sama. Polusi tinggi, respons sesaat, lalu kembali memburuk. ***
Dapatkan informasi menarik lainnya dengan bergabung di WhatsApp Channel Mulamula.id dengan klik tautan ini.